logo

23/03/19

Tak Seperti TKN, BPN Tidak Bawa Kepala Daerah Saat Kampanye Terbuka

Tak Seperti TKN, BPN Tidak Bawa Kepala Daerah Saat Kampanye Terbuka

NUSANEWS - Tidak seperti kubu TKN Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan tak akan mengajak kepala daerah saat kampanye terbuka. BPN meminta kepala daerah fokus mengurusi daerahnya.

"Saya pastikan banyak gubernur dan wali kota yang menginduk pada kami dan mendukung kami, tetapi kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk ikut ambil bagian secara terbuka," ucap Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Sikap itu, disebut Priyom, seperti saat awal masa kampanye. Mereka tidak memasukkan kepala daerah dari partai pengusung Prabowo-Sandiaga dalam struktur kampanye termasuk juru kampanye.

"Kami memerintahkan gubernur, bupati, wali kota dari kubu kami untuk konsentrasi melayani rakyat. Kami ingin mempertahankan sisi demokrasi yang hebat," ujar Priyo.

BPN tidak masalah TKN melibatkan kepala daerah dan menteri dalam kampanye. Asal, mereka tidak melanggar aturan.

"Tapi kami sangat menyayangkan kadang kala ada mobilasi dari para kepala daerah tertentu sehingga kemarin ada beberapa lini sampai Bawaslu sampai menegur," kata Priyo.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyiapkan menteri-menteri Kabinet Kerja untuk ikut menyukseskan kampanye terbuka yang dimulai besok. Para menteri akan dijadikan juru kampanye nasional (jurkamnas).

"Kami juga siapkan jurkamnas dari ulama, pimpinan partai politik, dan para menteri yang mengambil cuti untuk membantu seluruh panggung politik Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Posko TKN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).

Selain itu, TKN akan melibatkan kepala daerah dalam kampanye itu. Namun mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

"Tentu saja karena kampanye serentak di 17 provinsi, setiap zona itu kami melibatkan kader-kader dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB untuk semua terlibat yang punya kader di pemerintahan untuk aktif. Tapi kita memberikan remind yang sangat kuat untuk tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Hasto.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...