logo

12/03/19

Soal 17,5 Juta DPT Tak Wajar, Kubu Prabowo Akan Klarifikasi Langsung ke Kemendagri

Soal 17,5 Juta DPT Tak Wajar, Kubu Prabowo Akan Klarifikasi Langsung ke Kemendagri

NUSANEWS - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta partai politik koalisi menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar pada Pemilu dan Pilpres 2019.

Berdasarkan temuan dari IT BPN, setidaknya ada 17,5 juta nama di masuk DPT. Data tersebut disebut masih belum tervalidasi dengan baik dan benar.

Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengaku akan mendalami munculnya DPT itu.

Riza mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengklarifikasi ihwal DPT tersebut.

Sebab, berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.

"Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," kata Riza di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Riza menjelaskan, temuan DPT tidak wajar diantaranya adalah nama-nama yang masuk DPT terindikasi fiktif.

"Itu diantaranya bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian yang lahir tanggal 1 bulan januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," beber Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sebelumnya BPN telah bertemu dengan Komisioner KPU untuk melaporkan temuannya tersebut secara lisan.

"Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan ini disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," ucap Hashim.

Hashim mengungkapkan, pihaknya ingin memastikan temuan dari IT BPN soal 17,5 juta nama di DPT nantinya tervalidasi dengan baik dan benar.

Karena itu, lanjut dia, BPN mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.

"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," ujar Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...