logo

25/03/19

Masjid dan Musala Diawasi Kegiatan Kampanye, BPP Jatim: Masjid Milik Umat

Masjid dan Musala Diawasi Kegiatan Kampanye, BPP Jatim: Masjid Milik Umat

NUSANEWS - Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) berencana mengawasi setiap aktivitas masjid dan musala di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tempat ibadah terbebas dari kegiatan kampaye menjelang pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Jawa Timur Anwar Sadad sangat menyayangkan apa yang akan dilakukan Prima DMI. Sebab kewenangan pengawasan bukanlah ranah mereka dan bisa memicu konflik.

"Bahaya. Hal itu bisa memicu konflik. Mengapa bukan bawaslu yang melalukan? Mereka punya aparatur sampai ke tingkat desa," kata Anwar saat dihubung detikcom lewat WhatsApp, Senin (25/3/2019).

"Masjid bukan milik mereka. Masjid milik umat," tambah politisi Gerindra itu.

Anwar Sadad, politik merupakan bagian dari kewajiban agama dan saling berkaitan satu sama lain. Sebab jika kekuasan ditempati oleh orang yang benar maka agama juga akan terlindungi.

"Bagi sebagian orang, politik adalah bagian dari kewajiban agama. Politik bertujuan untuk menempatkan orang yang benar dalam kekuasaan, di mana kekuasaan digunakan untuk melindungi agama," terangnya.

"Karena itu membicarakan politik di masjid bukan hal yang dilarang. Jika Prima DMI mau mengawasi atau bahkan melarang jamaah masjid yang punya pandangan seperti ini, pasti akan memicu ketegangan yang berujung pada konflik," lanjut Anwar.

Meski tidak sepakat dengan rencana Prima DMI, Anwar Sadad mengaku sampai saat ini BPP Jatim tidak pernah dan belum ada rencana untuk melakukan kampanye atau kegiatan politik di masjid atau musala.

"Kan nggak harus. Belum ada rencana," tandas Anwar.

Sebelumnya, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) mengimbau agar siapapun tidak melakukan kampanye di masjid. Prima DMI akan mengawasi aktivitas kampanye di masjid dan musala di seluruh Indonesia.

"Pemantauan ini akan dilakukan di masjid atau musala di seluruh Indonesia yang melibatkan para kader Prima DMI dan masyarakat umum selama rentang waktu mulai dari 24 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2019," ujar Sekjen Prima DMI, Abdul Haris Zainuddin, di Kantor Dewan Masjid Indonesia Jl Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Haris menuturkan, ada tiga unsur yang menjadi fokus pengawasan Prima DMI dalam menjaga masjid agar tidak dijadikan tempat kampanye. Di antaranya pengawasan terhadap aktivitas masjid seperti khotbah Jumat, pengajian, dan taklim.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN Untuk Like dan Follow sosial media dibawah ini agar bisa mengetahui berita terbaru Nusanews.

Komentar Pembaca

loading...