logo

27/03/19

Mahasiswa Jember Ganti Nama Disnakertrans Jadi 'Dinas Kurang Kerjaan'

Mahasiswa Jember Ganti Nama Disnakertrans Jadi 'Dinas Kurang Kerjaan'

NUSANEWS - Puluhan mahasiswa memprotes tidak terpenuhinya hak-hak mantan buruh di Kabupaten Jember. Mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Unej ini menilai ini diakibatkan kurang tegasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

Para mahasiswa melakukan kritik dengan mengubah tulisan papan nama Disnakertrans menjadi 'Dinas Kurang Kerjaan'. Pasalnya banyak persoalan yang dihadapi oleh buruh, dinas terkait terkesan membiarkan dan banyak persoalan yang sama tidak selesai, dan hilang begitu saja.

Korlap aksi Rizaldi Abdillah menyampaikan, pihaknya berharap agar hak mantan buruh di suatu perusahaan, agar diperhatikan dan diberikan dengan layak. Karena menurut Rizaldi, GMNI Jember sampai berkali-kali mendampingi mantan buruh migran, untuk memperjuangkan haknya.

"Sebelumnya pernah di SUB, sekarang terjadi di PTPN 12 Banjarsari, yang notabene adalah BUMN. Nah hal inilah jangan sampai berulang. Karena dinas tenaga kerja harus serius melakukan pengawasan," kata Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/3/2019).

Selain mahasiswa GMNI, juga ada 3 orang mantan buruh ex-PTPN 12, Banjarsari yang mewakili rekan-rekannya yang lain.

"Total ada 7 mantan buruh yang tidak mendapatkan haknya dengan layak. Jadi harapan kami jangan sampai terulang lagi di perusahaan lainnya," tegasnya.

Sehingga kami mengritik kinerja Disnakertrans. "Karena kami sudah menulis surat, tetapi tidak respon. Kami juga menulis surat kepada perusahaan PTPN 12, juga sama (tidak ada respon). Artinya mereka (PTPN) tidak mau membayarkan haknya," ungkapnya.

Demo mahasiswa di Jember/ Foto: Yakub Mulyono

Baru kemudian beberapa kalinya berkirim surat secara resmi, kata dia, akhirnya mendapat respon. "Saat itu tetapi dijawab oleh disnakertrans, tidak memiliki jumlah data karyawan yang bekerja di sana (PTPN 12 Banjarsari). Lah terus yang diawasi apa? Padahal perusahaan BUMN itu, sudah berdiri sejak lama," tegasnya mengungkapkan kekecewaan.

Apalagi dipakai alasan, terkait berpindahnya wewenang dari Disnakertrans ke provinsi. "Harusnya tidak seperti itu. Karena sejak kapan dipindah, harusnya ada data jumlah pekerja. Sehingga karena itu, kami kritik dengan mengganti tulisan Dinas Kurang Kerjaan itu," terangnya.

Rizaldi menyampaikan, terkait persoalan mantan buruh PTPN 12 Banjarsari tersebut, pihaknya akan tetap mendampingi. "Nanti rencananya akan ada audiensi denga memanggil pihak-pihak terkait. Maka akan kita kawal terus, agar. Buruh ini mendapat haknya," tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, salah seorang eks-buruh PTPN 12 Banjarsari Rejo mengaku dirinya sudah bekerja sebagai petugas keamanan selama 25 tahun.

"Tetapi tiba-tiba saya dipecat sepihak, alasan sudah tua. Tetapi saya tidak mendapat hak apapun, hanya sarung, peci, dan baju koko itu saja. Gaji pun hanya terakhir Rp 1 juta, pesangon, hak BPJS Ketenagakerjaan juga tidak ada," pungkasnya.

Menanggapi persoalan yang dialami buruh PTPN 12 Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bambang Edi Santoso mengaku siap untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terkait data, pihaknya mengaku memiliki data daftar nama pekerja atau buruh, namun tidak lengkap sesuai dengan permintaan mahasiswa.

"Data yang diminta dari tahun 2003 hingga 2019. Tetapi data yang ada sekarang kami punya. Tapi juga tidak by name by addres, hanya daftar jumlah, karena sesuai undang-undang kita mengarah ke sana. Seharusnya jika lengkap ya harus minta kepada pihak perusahaan karena kewenangan masing-masing," kata Bambang saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN Untuk Like dan Follow sosial media dibawah ini agar bisa mengetahui berita terbaru Nusanews.

Komentar Pembaca

loading...