logo

22/03/19

Ketika (Survei) Kompas Jadi Pedoman

Ketika (Survei) <i>Kompas</i> Jadi Pedoman

OLEH: ADHIE M. MASSARDI

PANGGUNG politik pilpres terguncang ketika awal pekan ini Litbang (koran) Kompas melansir hasil survei elektalibitas kedua pasangan calon (paslon) capres dan cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin (01) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (02).

Ada dua perkara yang membuat hasil survei Kompas mengguncang peta politik nasional. Pertama, karena hasilnya menunjukkan elektabilitas petahana (Jokma) memiliki kecenderungan yang terus merosot hingga berada di bawah 50 persen. Sementara paslon 02 (Prabowo-Sandi) trennya terus meroket.

Dalam ilmu hitung-hitungan pemilu, elektabilitas petahana, karena mengendalikan hampir semua instrumen kekuasaan, haruslah berada di atas 60 persen bila ingin terpilih kembali. Apabila elektabilitas petahana berada di bawah angka 50 persen, sulit memenangi pertarungan.

Kedua, dalam pandangan publik, kelompok media Kompas selama ini dipersepsikan pendukung Joko widodo dan jajaran pemerintahannya. Hal ini tercermin sangat kuat pada pilgub DKI 2016. Kelompok media Kompas secara vulgar memihak Ahok (Djarot), dan dalam skandal penistaan agama yang dilakukan Ahok, Kompas menafikan gerakan jutaan umat muslim yang ingin keadilan ditegakkan.

Maka ketika litbang Kompas mempublikasikan survei elektabilitas pilpres yang hasilnya bertolak-belakang dengan sekumpulan lembaga survei yang dikontrak petahana, mengguncang kubu Joko Widodo dan, tentu saja, membuat kubu Prabowo-Sandi menjadi lebih percaya diri.

Sementara di mata publik, khususnya para pendukung kedua kubu, mencurigai adanya perubahan (sikap politik) pada kelompok media Kompas. Disorot dengan kacamata negatif oleh kubu Joko Widodo, tapi mendapat poin positif dari kubu Prabowo-Sandi.

Survei Bagi Masyarakat Agraris

Hasil survei, terutama menyangkut elektabilitas para kandidat di musim pemilu, memang selalu menjadi pemicu kegaduhan politik di antara para pendukung paslon, baik paslon di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Ada dua hal yang membuat semua itu terjadi. Pertama, bangsa Indonesia yang berbasis (budaya) agraris menganggap hasil survei itu serupa ramalan. Karena itu, berbeda dengan masyarakat industri yang memperlakukan hasil survei sebagai landasan kegiatan, masyarakat agraris memperlakukan hasil survei seperti ramalan (shio atau zodiak). Kalau bagus untuk dirinya, dia senang dan percaya. Sebaliknya, jika buruk, akan diabaikan dan menganggap itu “hanya ramalan”.

Kedua, ambivalennya masyarakat kita memandang hasil survei tak terlepas dari perilaku lembaga-lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan politik di negeri ini.

Sebagian besar lembaga survei politik di Indonesia adalah benalu demokrasi, menjadi parasit dalam sistem politik elektoral. Mereka hanya mencari uang dengan menjual integritas dan kapasitas akademisnya. Sehingga hampir semua hasil survei dari para benalu demokrasi ini, menempatkan posisi klien politiknya di urutan atas.

Nah, ketika hasil jajak-pendapat lembaga-lembaga survei itu ternyata kebanyakan berbeda dengan kenyataan, menambah keyakinan masyarakat bahwa hasil survei itu memang serupa ramalan. Hanya dipercaya bagi yang diuntungkan.

Kompas Bersama Arus

Lalu bagaimana melihat hasil survei yang dibuat Kompas? Ramalan atau kenyataan yang diteropong dengan metodologi keilmuan (statistik)?

Kompas pada mulanya memang dibangun sebagai institusi intelektual (pers) yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi dalam perkembangannya, Kompas (Gramedia) menjadi institusi bisnis yang besar, mencakup perhotelan dan industri lainnya yang beromset triliunan rupiah.

Dalam keadaan normal, sebagaimana institusi bisnis besar di seluruh dunia, mengharuskan menjalin kedekatan dengan penguasa. Tapi ketika situasi memasuki atmosfir perubahan, institusi bisnis besar yang memiliki instrumen pengamatan sosial (litbang), wajib mentukan sikap, dan memilih ikut arus perubahan.

Kalau tidak mengikuti arus perubahan, maka ketika perubahan itu benar-benar terjadi, sebesar apa pun bisnis yang dikelolanya, niscaya akan menjadi fosil. Banyak contoh untuk menjelaskan pandangan ini.

Kompas sebagai institusi bisnis, apalagi nyaris semua sektor bisnisnya terkait langsung dengan masyarakat, memang harus memilih bersekutu dengan mitra bisnis strategisnya.

Hasil survei yang dirilis itu, menurut saya, representasi suara masyarakat yang tak mungkin lagi ditutup-tutupi oleh Kompas.

Memang akan berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Tapi tekannya pasti bisa diatasi, mengingat waktunya tidak akan lama lagi.

Kompas  punya pengalaman sangat matang dalam hal ini. Pernah bermain di arus perubahan dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, Kompas bisa terus eksis. Juga dalam arus perubahan yang sekarang sedang terjadi.

Penulis adalah Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Indonesia 

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN Untuk Like dan Follow sosial media dibawah ini agar bisa mengetahui berita terbaru Nusanews.

Komentar Pembaca

loading...