logo

29/03/19

Kepentingan Bisnis dan Politik Cina, di Balik Pilpres 2019

Kepentingan Bisnis dan Politik Cina, di Balik Pilpres 2019

Oleh : Hersubeno Arief

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan tahap pertama proyek One Belt One Road China (OBOR) akan ditandatangani bulan April 2019. Ada 28 proyek yang akan ditawarkan. Nilainya mencapai US$ 91,1 miliar setara Rp1.296 triliun.

Salah satu proyek yang ditawarkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jonggol. Benar Anda tidak salah baca. Jonggol yang dimaksud adalah sebuah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jika terealisir daerah yang berdekatan dengan kawasan wisata Puncak itu akan menjadi enclave baru komunitas pekerja Cina di Indonesia. Mirip Morowali di Sulawesi Tenggara.

Pilihan waktu penandatangannya pada bulan April menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting, mendesak, sekaligus darurat. Sulit menghapus kecurigaan Jalur Sutera Modern ini sebagai proyek kejar tayang. Harus beres sebelum pilpres 17 April 2019.

Jelas sekali terlihat ada kekhawatiran, jika konstelasi politik Indonesia pasca Pilpres 2019 berubah, proyek ini bisa tidak terlaksana. Karena itu harus dikebut sebelum terlambat.

Main tanda tangan, dan memaksakan proyek-proyek besar di masa injury time, ketika tenggat waktu hampir habis bukanlah hal yang baru bagi rezim Jokowi. Pemain dan orangnya juga itu-itu saja. Proyeknya juga ada kaitannya dengan kelompok yang itu-itu juga. Modusnya begitu-begitu juga.

Barangkali kita belum lupa dengan kisruh proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut Panjaitan adalah pejabat tinggi yang paling getol mendukung proyek milik para taipan 9 Naga itu. Dia juga pasang badan terhadap para penentang.

Pasti ada apa-apanya, sampai Luhut bersedia pasang badan. Ada harta dalam jumlah besar yang terpendam di proyek itu.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Daniel Johan pernah membuat hitung-hitungan. Dari penjualan tanah hasil reklamasi saja, para pengembang bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 516,9 triliun. Keuntungan dari pembangunan properti diperkirakan lebih besar lagi.

Ribut-ribut proyek hunian yang ditawarkan sampai ke negeri Cina kian memanas bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Pasangan inkumben Ahok-Djarot membela mati-matian proyek ini. Sementara penantangnya Anies-Sandi menjadikan penghentian proyek sebagai janji kampanye.

Ketika pasangan Anies-Sandi memenangkan pilkada, kelanjutan nasib proyek reklamasi sudah bisa diduga. Sesuai janji kampanye mereka, megaproyek itu harus dihentikan. Selain menghancurkan lingkungan, pembangunannya juga menabrak prosedur perizinannya. Prinsip para taipan ini : Bangun dulu, ijin urusan belakang.

Dua bulan menjelang pelantikan gubernur/wakil gubernur DKI tanggal 16 Oktober 2017, Jokowi bergerak cepat. Dia menerbitkan sertifikat Pulau C dan D pada tanggal 20 Agustus 2017. Langkah ini menjadi semacam fait accomply bagi pasangan Anies-Sandi.

Pola “penyelesaian” ala reklamasi Teluk Jakarta inilah yang kini kembali dimainkan oleh Luhut Panjaitan dan Jokowi. Mereka kelihatannya sudah melihat tanda-tanda kekalahan. Karena itu harus dikebut sebelum pilpres. Kali ini prinsipnya: kalah menang, urusan belakang.

Jebakan utang dan geopolitik global

Proyek OBOR mulai diperkenalkan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013. Karena melimpahnya cadangan devisa, pemerintah Cina menyediakan anggaran sebesar US$ 4.4 triliun sebagai pinjaman untuk pembangunan di 65 negara di Asia, Afrika, dan Eropa.

Bagi Cina ada tiga kuntungan besar dengan tersalurnya dana cadangan devisa yang melimpah. Pertama, dana tersebut tetap produktif. Kedua, tersedia lapangan kerja baru untuk tenaga kerjanya yang juga melimpah. Ketiga, memperkuat pengaruh Cina dalam geopolitik global.

Banyak negara yang tergiur dengan tawaran dan janji manis Cina. Tentu saja pinjaman itu tidak gratis. Proyek-proyek tersebut mempersyaratkan kerjasama dengan perusahaan Cina. Alat mesin, barang-barang produksi, semua dari Cina. Dan yang lebih penting lagi melibatkan tenaga kerja.

Kerjasama semacam ini disebut sebagai Turnkey Project. Pemerintah setempat tinggal “menerima kunci,” karena semuanya sudah dibereskan Cina.

Selain membanjirnya tenaga kerja Cina, proyek OBOR juga banyak menimbulkan petaka bagi negara bantuan. Fenomena ini disebut sebagai jebakan utang Cina. The China’s Debt Trap. Istilah ini juga digunakan oleh Wapres Amerika Serikat (AS) Mike Pence.



Banyak negara tak bisa membayar utangnya dan terpaksa menyerahkan proyeknya kepada Cina. Pemerintah Srilanka terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota karena tidak bisa membayar utangnya. Banyak pengamat yang mengkhawatirkan di bawah kendali Cina, pelabuhan itu akan dipergunakan sebagai pangkalan kapal selam untuk mengontrol kawasan di Samudera Hindia, dan Laut Cina Selatan.

Di Afrika, Cina juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti karena tidak bisa membayar utang. Langkah ini membuat kesal Amerika Serikat (AS) karena Djibouti menjadi pangkalan utama pasukan AS di Afrika.

“Beijing mendorong negara lain mempunyai ketergantungan utang, dengan kontrak-kontrak yang tidak jelas, praktik pinjaman predator, kesepakatan korup yang membuat negara-negara lain terlilit utang,” kecam Menlu AS Rex Tillerson.

Sebuah studi yang dilakukan oleh The Center for Global Development (2018) memperkirakan ada 8 negara yang bakal jatuh ke dalam jebakan utang Cina. Djibouti, Kirgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Montenegro, Pakistan, dan Tajikistan.

Banyak negara-negara miskin yang tergiur meminjam dana dari Cina untuk membangun infrastrukturnya, karena prosesnya yang cepat dan mudah. Duta Besar AS di Australia Arthur Culvahouse JR menyebutnya sebagai praktik payday loan diplomacy.

“Dana pinjaman tersebut terlihat menarik dan mudah diperoleh. Namun peminjam seharusnya mempelajari secara seksama ketentuan-ketentuan mengikat yang menjadi syarat pinjaman itu,” ujarnya memperingatkan.

Praktik ini secara tradisional dikenal sebagai praktik rentenir. Pinjaman mudah, dengan bunga tinggi. Apabila tidak bisa membayar, hartanya disita. Tak jarang orangnya disandera. Cina menjalankan skema rentenir dalam skala global.

Pengalaman buruk negara-negara lain itu seharusnya menjadi pertimbangan dan pembelajaran bagi pemerintahan Jokowi.

Ada beberapa hal yang harus mereka pertimbangkan. Selain jebakan utang, ada isu-isu yang sangat sensitif dan dapat mempengaruhi hasil pilpres. Isu itu adalah membanjirnya tenaga kerja Cina, dan berubahnya bandul politik Indonesia yang bergerak mendekat ke Poros Beijing.

Membanjirnya tenaga kerja Cina menjadi isu sangat sensitif berkaitan dengan banyaknya jumlah penganggur di dalam negeri. Sementara mendekatnya Indonesia ke Poros Beijing dipastikan akan membuat AS tidak nyaman.

Secara geografis dan demografis, posisi Indonesia sangat strategis dalam peta geopolitik global. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam pilpres, dipastikan tidak akan lepas dari pengamatan Cina, maupun AS. Kedua negara adidaya dunia itu punya kepentingan besar.

Keputusan pemerintahan Jokowi untuk mempercepat penandatanganan tahap pertama OBOR Project dapat dipastikan berkaitan dengan adanya tali temali kepentingan bisnis dan politik. Kali ini Jokowi tampaknya secara terbuka sudah memilih untuk lebih mendekat ke Cina.

Bagimana masa proyek OBOR bila ternyata Jokowi kalah pada pilpres? Prabowo bisa meniru langkah yang dilakukan pemimpin negara jiran Mahathir Mohammad.

Tak lama setelah dilantik Mahathir membatalkan proyek infrastruktur Cina senilai Rp 281 triliun. Proyek itu dinilai tidak menguntungkan rakyat Malaysia. Jika tidak dibatalkan akan membuat Malaysia miskin.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...