logo

26/02/19

Warga Papua Ancam Dirikan Tenda Darurat Di Depan Gedung KPK

Warga Papua Ancam Dirikan Tenda Darurat Di Depan Gedung KPK

NUSANEWS - Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarat Peduli Papua (AMPP) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (26/2). Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Save Lukas Enembe, Hidup dan Mati Dukung".

Puluhan warga Papua ini menuntut KPK untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan kriminalisasi.

AMPP mendesak KPK untuk meminta maaf. Bahkan mereka menegaskan siap berjuang habis-habisan menjaga marwah Lukas Enembe yang sedang dalam bayang-bayang dipaksakan kriminalisasi oleh KPK. 

"Bapak Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah dan beliau sudah banyak berbuat untuk membangun tanah Papua," kata Koordinator MPP, Zakeus dalam aksinya.

Lebih lanjut, Zakeus mengancam akan mendirikan tenda dan membuat dapur darurat di depan Gedung KPK jika pimpinan KPK Agus Rahardjo Dkk tidak meminta maaf kepada rakyat Papua dan Lukas Enembe.

MPP pun mewanti-wanti KPK tidak mencoba-coba skenariokan perbuatan melanggar hukum terhadap Lukas Enembe. Pasalnya masyarakat Papua telah mencium aroma 'tidak sedap' dalam tindakan KPK, sehingga apapun yang dibuat KPK tidak bakal dipercayai oleh masyarakat Papua. Bahkan diduga kuat KPK bermain politik sehingga mengarahkan kasus ini.

"Kami ingatkan secara tegas kepada KPK, jangan coba main api di tanah Papua. Kami orang Papua cinta damai, cinta NKRI. Tetapi kalau KPK berupaya mengkriminalisasi Gubernur Papua kami semua rakyat Papua siap berada di belakang Bapak Lukas Enembe," ucap Zakeus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Anak Adat Sabiak Papua, Yan Saba Rumbiak menegaskan kedatangan mereka ke KPK sebagai bentuk kebenaran rakyat Papua mendukung Gubernur Lukas Enembe. Lantaran KPK terkesan memaksakan kehendak untuk mengkriminalisasi Lukas Enembe.

"Kami sudah cinta NKRI tetapi kalau Indonesia tidak cinta kami orang Papua itu bagaimana? KPK ini sudah keterlaluan berupaya mengkriminalisasi orang yang sudah bersusah payah membangun tanah Papua," tambah dia.

Yan Saba menambahkan, semestinya KPK menggunakan hati nurani saat bertindak, jangan menggunakan hasrat politik. Pasalnya, Lukas Enembe telah bersusah payah menjaga dan membangun tanah Papua di dalam lingkaran NKRI bertahun-tahun lamanya.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal dilakukan.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE. []

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...