logo

23/02/19

Target Politik, Negosiasi Freeport Grasak-grusuk

Target Politik, Negosiasi Freeport Grasak-grusuk

NUSNAEWS - Keberhasilan pemerintah menguasai 51 persen saham PT Freeport selama ini selalu dibanggakan Presiden Joko Widodo. Sebab hal itu memang menjadi target untuk bahan jualan di Pilpres 2019.

Belakangan ramai diberitakan soal pertemuan rahasia Jokowi dengan bos Freeport, James R Moffett yang diungkap Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said.

Tapi bagi, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu pernyataan Sudirman itu tidak menyerang dan merugikan siapa pun.

“Saya pikir pernyataan Pak Dirman soal Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT Freeport, James R Moffett itu biasa saja dan tak merugikan,” kata Said di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Karena, menurutnya, negosiasi Freeport yang grasak-grusuk itu hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

“Ya sejak awal saya lihat, (negosiasinya) memang terlalu grasak-grusuk,” ujarnya.

Said Didu menceritakan, dulu pada waktu kita berunding pada tahun 2015-2016 Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan berhenti berunding karena menunggu tahun 2019 alasannya karena masih dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

“Tapi ternyata belum sampai 2019, tiba-tiba sudang berunding, itu kan berarti target politik,” tegas dia.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya, tampak dari pembelian saham Freeport 51 persen seakan-akan adalah prestasi pemerintah.

“Sehingga mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik, akhirnya kan mahal. Jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujarnya.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...