logo

26/02/19

Siti Zuhro: Siapa Pun Presidennya, Yang Penting Jangan Bohong

Siti Zuhro: Siapa Pun Presidennya, Yang Penting Jangan Bohong

NUSANEWS - Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden diingatkan untuk tetap menyajikan data yang benar saat mengikuti debat Pilpres. Jika data yang disajikan salah, maka paslon yang bersangkutan harus meminta maaf.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menegaskan, debat merupakan salah satu bagian dari kampanye Pemilu. Untuk itu, setiap data yang disampaikan haruslah benar.

"Kalau tidak tahu, calon lebih baik bilang tidak tahu. Atau katakan saja mohon maaf, "datanya kalau enggak salah segini", agar tidak salah-salah banget," kata dia dalam diskusi bertajuk "Rezim Jokowi Menebar Hoax dan Kebohongan?" di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

Pasalnya menurut Siti Zuhro, saat menonton debat, masyarakat Indonesia sesungguhnya butuh pencerahan dari para calon pemimpinnya.

"Siapa pun presidennya, yang diharapkan adalah perkataan yang jujur," tutupnya.

Debat kedua Pilpres pada 17 Februari lalu, Capres petahana Joko Widodo mengatakan tiga tahun terakhir kebakaran hutan tidak lagi terjadi. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2016, setidaknya ada 14.604,84 hektare lahan dan hutan yang kebakar. Tahun 2017, 11.127,39 hektare lahan dan hutan, dan tahun 2018 ada 4.666,39 hektare hutan dan lahan terbakara. Artinya, hingga kini kebakarannya masih berlanjut.

Jokowi juga mengklaim selama pemerintahannya tidak ada lagi konflik pembebasan lahan akibat proyek infrastruktur. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2015 hingga 2017, konflik agraria terus meningkat.

Tidak hanya itu, Jokowi pun mengklaim bahwa penggelontoran Dana Desa sebesar Rp 187 triliun telah menghasilkan 191 ribu kilometer jalan di desa. Jalan desa katanya sangat bermanfaat bagi petani yang ingin menjual hasil taninya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dana desa ratusan triliun itu ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Angka kemiskinan di pedesaan masih mencapai 13,1 persen. []

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...