logo

08/02/19

Kritik UU ITE, Fahri Hamzah: Omong Kotor dan Memaki Itu Nyata

Kritik UU ITE, Fahri Hamzah: Omong Kotor dan Memaki Itu Nyata

NUSANEWS - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa Undang-undang Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) adalah pasal karet.

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @Fahrihamzah pada Kamis (7/1/18).

Dalam cuitan tersebut, Fahri menilai bahwa sejak delik memaki dan ujaran kebencian digiatkan masuk ruang sidang dan dipidanakan menurutnya sebuah omong kosong.

Fahri menilai bahwa peristiwa tersebut membuat kita kehilangan tradisi kebudayaan.

Berikut cuitan lengkap Fahri Hamzah:

"Sejak delik memaki; ujaran kebencian, dll di-giatkan masuk ruang sidang dan dipidanakan, kita terjebak pada debat omong kosong. Seolah kita bangsa yang gak punya sejarah dan kebudayaan. Apa sih yang diributkan? Omong kotor dan memaki itu nyata.



Memaki itu ada sejak manusia ada di dunia, karena dalam keaktifan manusia terjadi persentuhan, secara fisik, akal sampai perasaan. Lalu lahir tensi. Lahir nyala api dan percikan yang tersembur dari mulut yg marah atau kecewa. Kadang ia menjadi katarsis

Kalau tidak mengumpat atau memaki, mungkin orang bisa membunuh atau menyerang fisik. Biarkan orang marah asalkan jangan menyerang fisik. Bacalah TL saya pada beberapa tulisan kontroversi. Termasuk yang tidak suka dengan memaki juga memaki.



Kadang, Memaki adalah cara menenangkan diri. Setelah memaki orang biasa menjadi puas dan tenang setelah melepas energi negatifnya ke angkasa. Maka, melarang orang memaki sama dengan melarang orang bersin. Bersin itu manusiawi sebagai respon atas lingkungan.

Di Indonesia, memaki lebih seru dan beragam. Setiap budaya dan suku bangsa ada cara memaki. Mulai dari yang paling kasar atau terasa kasar ditelinga orang sampai yang terdengar lucu. Semua ada dalam tradisi kita. Dalam diri kita mau diterima atau tidak.

Di media sosial ada sayembara memaki. Anak2 muda itu ingin membuktikan bawa memaki adalah bagian dari kebiasaan kita di INDONESIA. “Daripada meng-Import produk asing; fu.k atau sh.t mendingan pakai yang ada di dalam negeri”, ejek mereka pd kemunafikan kita.

Ada puluhan umpatan seperti “Janc..k!”, “Matamu!”, “Lon.. tenan”, “Congore”, “Ndase”, dan “Jamput” dan banyak lagi yang datang dari berbagai daerah menyadarkan kita bahwa memang memaki itu seperti bersin. Ada juga yg memaki habis bersin Anjiiir...kampret...dll ala anak sekarang.

Jadi, ketika @AHMADDHANIPRAST mengatakan “layak diludahi” sehabis mendengar ada pendukung tersangka penista agama atau memaki “idiot” kepada kelompok yang datang menyerbu hotelnya dan menghalanginya ikut sebuah acara, apa salah ya?

Tapi, yang lebih buruk dari #PengadilanKata2 ini adalah karena ia diskriminatif. Pasal yang sama menebas leher si A tapi mengelus-elus si B yang rupanya memiliki kedekatan dengan penguasa. Pertengkaran ini menjadi tak seimbang Karena wasit turun gelanggang.

Lalu Bangsa disibukkan dengan apa yang disebut #UjaranKebencian padahal kata dasarnya #HateSpeech atau #PidatoKebencian lalu apa yang tertulis dan terucap dalam forum tertutup atau halaman pribadi pun jadi pidana. Memaki, mengumpat, mengomel jadi pidana.

Padalah ini adalah kontrol sosial, ketika melalui media sosial, untuk pertama kalinya orang dapat mengungkapkan kemarahan pada yg menyalahgunakan kekuasaan negara secara semen-mena atau mengabaikan keadilan, melakukan persekusi dan tindakan di luar batas

Maka, dari pada kita melarang orang bersin, lebih baik mengajarkan reaksi yang benar. Di barat orang memakai kata “sorry” atau “excuse me” lalu yg mendengar mengatakan “bless you” atau “god bless you”. itu budaya dan tradisi kehidupan.

Orang Islam bersin berucap “alhamdulilah” yg mendengar “Yarhammukallah”. Hampir sama artinya. Ini adab dan tradisi kita. Sama dengan mengajarkan reaksi atas kekecewaan dan sakit hati, jangan memaki tapi ucapkan kali amat yg baik...semua adab tapi jangan dipidana.

Karena kalau konsisten menghukum orang memaki dan mengumpat, lalu semua didorong saling lapor, apa gak habis netizen masuk bui 1,6 tahun? Ayolah tumbuh kan akal sehat kita. Masak gini aja kita gak paham. Sekian," tulisnya.




Diketahui, akhir-akhir ini tenagh ramai pembicaraan terkait kasus Ahmad Dhani dan Bunyi Yani yang tersandung UU ITE.

Lantaran hal itu, sebagian publik menilai bahwa UU ITE merupakan pasal karet.

Menanggapi hal tersebut, wakil presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengakui tudingan tersebut.

Untuk itu, ia mengatakan, peran hakim menjadi sangat krusial dalam memutuskan perkara.

"Mesti dia (hakim) penafsirannya harus yang tepat gitu kan. Orang yang merasa tidak salah pasti mengatakan karet, tapi orang yang sebaliknya melaporkan ya (menganggapnya UU itu) benar," kata JK ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

"Jadi ada saja tafsir masing-masing. Oleh karena itu maka hakim lah yang harus arif menentukan yang bagaiamana," sambung JK yang diketahui menjabat Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi - Ma'ruf.

Menurut JK, diperlukan sosok hakim yang tepat dalam mengambil keputusan sulit itu.

"Jadi kita percayakan hakim untuk lebih bijaksana menghadapi itu. Dan aparat hukumlah, karena memang yang begitu sulit," tutur dia.

Dirinya pun menampik anggapan yang menyatakan UU ITE digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

"Saya kira tidak juga (untuk kepentingan kekuasaan).
Buktinya ada orang dengan orang, jadi kapan kekuasaan? Tidak. justru ada orang merasa dirinya dikenai, dirugikan, dia bisa melapor dan sama-sama, bukan pemerintah kan. Bukan kekuasaan," tegasnya.

JK pun menyinggung salah satu contoh kasus implementasi UU ITE, di mana Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang dipidanakan, karena melakukan penodaan agama.

Sementara, Buni Yani dijerat dengan pasal UU ITE, sebagai pelaku penyebar video yang memuat Ahok sedang berpidato dalam masa kampanye Pilkada DKI lalu.

"Ahok contohnya, itu kan masyarakat yang melapor. Ya kemudian walaupun Ahok pemerintah ya dia kena, jadi tidak berarti itu untuk kekuasaan," ucap JK.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...