logo

25/01/19

Selain ke Dewan Pers, Tabloid Indonesia Barokah Juga Dilapor ke Bareskrim

Selain ke Dewan Pers, Tabloid Indonesia Barokah Juga Dilapor ke Bareskrim

NUSANEWS - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke dua instansi berbeda, Jumat (25/1/2019). Selain mengadu ke Dewan Pers, mereka juga melapor ke Bareskrim Polri.

Tabloid Indonesia Barokah dianggap telah melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

Laporan disampaikan Anggota BPN Prabowo-Sandi, Andi Syamsul Bahri ke Bareskrim Polri, di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).

“Adapun yang akan kami laporkan ke Bareskrim adalah tentang adanya tuduhan-tuduhan kepada pasangan 02, Prabowo-Sandi, bahwa itu adalah penyebar hoax, membuat berita-berita bohong untuk konsumsi publik. Itu yang kami laporkan,” kata Andi.

Selain itu, dia juga turut melaporkan Pemimpin Umum tabloid Moch. Shaka Dzulkarnaen dan Pemimpin Redaksi Ichwanuddin.

Menurut Andi, petunjuk-petunjuk siapa di balik tabloid itu sangat jelas dimana juga turut mencantumkan alamat serta kantor pemasaran, hanya saja tidak ada keterangan berbadan hukum.

“Ini bisa ditindaklanjuti oleh polisi bahwa ini sudah masuk pidana pencemaran nama baik atau fitnah atau sebagai penyebaran ujaran kebencian. Karena ini menyangkut dengan umat Islam, jadi dia bikin keresahan umat Islam,” ujarnya.

Jika hal ini berlarut, sambung Andi, akan membuat keresahan di kalangan umat Islam lantaran sasaran peredaranya di tempat ibadah, dan pemberitaan tabloid cenderung mendeskeditkan Aksi Bela Islam (Aksi 212).

“Artinya masyarakat diresahkan dengan ini dan ini mohon dihentikan oleh Bareskrim, dan penanggung jawab dari pada pemberitaan ini harus ditanggkap,” harap Andi.

Sebelumnya, anggota Direktorat Hukum BPN Nurhayati juga mengadu ke Dewan Pers setelahmenemukan peredaran tabloid tersebut di tiga wilayah.

Yakni di Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Selain itu, diketahui juga bahwa tabloid itu tidak berbadan hukum alias ilegal.

Terlebih, konten dan pemberitaan yang dimuat dalam tabloid itu dinilai sangat menyudutkan paslon nomor urut 02 tersebut.

“Makanya kami mohon agar Dewan Pers bertindak, dengan begitu bisa ada tindakan dari aparat untuk bisa menyetop peredaran tabloid tersebut,” kata Nurhayati di Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Jika tidak segera ada tindakan, kata Nurhayati, dikhawatirkan dapat memecah belah umat. Sebab, tidak sedikit konten yang mengulas mengenai Aksi Bela Islam 212.

“Terlebih, yang disasar penyebaranya di masjid-masjid,” ujarnya.

Nurhayati menjelaskan, tabloid 16 halaman itu dianggap telah melanggar kode etik wartawan dalam pemberitaanya dan tidak memiliki badan hukum sesuai amanat UU 40/1999.

“Maka patut diduga tabloid Indonesia Barokah ilegal, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 Jo pasal 12 Jo pasal 18 ayat 3 UU 40/1999 tentang Pers,” bebernya.

Tabloid ini, sambung Nurhayati, juga mencatut nama Islam, dengan mengangkat salah satu laporannya membumikan Islam yang rahmatan lil alamin ditambah.

Serta mendeskriditkan masyarakat islam yang terhimpun dalam aksi 212. “Mereka mencatut juga nama Islam, jelas ini akan berpotensi memecah belah umat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dalam sebuah pemberitaan setiap wartawan harus bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta.

Sehingga menghasilkan berita yang akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan keadaan yang objektif.

“Sebagaimana tertulis dalam pasal 1 kode etik jurnalis UU 40/1999. Karena Pers sebagai wasit dan pembimbing yang adil, juga sebagai pengawas, bukan sebaliknya,” tutup Nurhayati.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...