logo

25/01/19

Sandi: Kembali ke UUD 1945, Koperasi itu Ekonomi Konstitusi

Sandi: Kembali ke UUD 1945, Koperasi itu Ekonomi Konstitusi

NUSANEWS - Cipacing Bandung Rabu siang (23/1) menjadi ramai dihalaman luas sebuah Rumah Makan Sunda namun tidak mampu menampung peserta deklarasi GEMAKOPIN (Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia) sehingga mereka nampak diatas Rumah, dijembatan penyebrangan dan meluber di pinggir jalan raya Cileunyi arah Tasikmalaya, berjubel & tumpah ruahnya orang karena ada Cawapres RI nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno.


Ahmad Sehu Ketua Gemakopin dalam sambutannya menyampaikan, "Gemakopin wadah para profesional dan Penggiat Koperasi yang tersebar di berbagai perusahan koperasi di Indonesia (152.282 unit) dengan Jumlah anggota 26,8 juta jiwa yang potensial menjadi captive suara suaranya Prabowo sandi."

"Para anggota GEMAKOPIN akan sepenuh hati mempengaruhi para anggota koperasi masing-masing hingga Prabowo Sandi Menjadi Presiden dan Wakil Presiden", tambahnya.

Sandiaga Uno dalam orasinya menyatakan, "Koperasi adalah sistem ekonomi Konstitusi, namun dalam implementasi nya kurang maksimal karena ada beberapa hal yang kurang tepat dan lemahnya dukungan riil dari Pemerintah, kelak akan dipadukan dan direvitalisasi dengan program Oke Oce, pendekatan bisnis modernpun menjadi penting."


Burhanuddin Abdullah mantan Menko Perekonomian & Gubernur BI turut menyampaikan pendapatnya, "Koperasi perlu pendekatan Milenial dan harus mampu merubah diri, Prabowo Sandi sangat paham betul bagaimana menjadikan koperasi sebagai sistem ekonomi Rakyat".

Acara menjadi kian menarik tatkala dibacakannya deklarasi yang berisi semacam kontrak politik, puncaknya adalah keharuan tatkala peserta Deklarasi harus antri sampaikan donasi, yang terlihat nominal dari 50ribu hingga jutaan dalam amplop tipis, terlihat uang nya ada yang baru namun banyaknya agak lecek.


Hal menarik lainnya adalah seseorang yang disebut dalam sambutan Sandi dan turut menandatangani Naskah Deklarasi yakni Mohamad Sukri.

Ketika ditemui, Sukri dicegat sebelum kembali ke Jakarta dan bersedia diwawancarai, rupanya Sukri berlatar belakang pendidikan S1 & S2 koperasi kini sedang menuntaskan disertasinya tentang Ekonomi Konstitusi Indonesia.

Wawancara

Ketika ditanya tanggapan tentang deklarasi, Mohamad Sukri menyampaikan, "Sebuah terobosan dari kebuntuan atas implementasi sistem ekonomi yang diamanatkan konstitusi, anggota GEMAKOPIN mayoritas Sarjana Koperasi, mengharapkan perubahan yang mendasar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu secara sungguh-sungguh bukan hanya slogan politik yang selalu hadir ditiap kontestasi politik disemua tingkatan."

Kenapa memilih 02?

Sukri menjawab, "Prabowo Sandi mengusung Masyarakat Adil Makmur ini sejalan dengan arah Gemakopin yang ingin memerdekakan ekonomi Indonesia, kami beranggapan ekonomi rakyat terbelakang karena Implementasi nya melenceng dari konstitusi dari dulu hingga kini, Pasal 33 seakan-akan menjadi beban Konstitusi hingga sering ada upaya mengeliminasi maksud & tujuan pasal ini oleh para kapitalis dengan mengemas melalui titipan berbagai Kebijakan, Contoh BRI dulunya adalah Bank Koperasi Bernama BKTN (Bank Koperasi Tani & Nelayan), Bank Bukopin "dipaksa" merubah diri menjadi bank kapitalis, Perusahaan Penjaminan yang kini dikuasai Negara serta masih ada contoh contoh lainnya".

"Para Kapitalis kerap menggunakan para pengamat ekonomi untuk mengganggu pemurnian koperasi sebagai ekonomi konstitusi agar Pemerintah terpengaruh dan mengeluarkan kebijakan yang merugikan koperasi bahkan mematikan ekonomi rakyat namun dicitrakan membantu membangun ekonomi rakyat", tegas Sukri yang menjabat juga sebagai Ketua Umum INKOPONTREN (Induk Koperasi Pondok Pesantren)

Kenapa ada usulan IKOPIN (Institut Koperasi Indonesia, red) menjadi Perguruan Tinggi Negeri?

"Karena ini ketimpangan, hampir semua bidang yang diatur konstitusi hingga yang belum diatur, namun Negara dan Pemerintah telah hadir dan turut andil mendirikan hingga membantu memfasilitasi pembiayaannya, bidang Militer ada Akmil dan berbagai lembaga lainnya, Dalam Negeri ada APDN STPDN dsb, Sosial, Perhubungan, Pertanian sampai seni budayapun ada Sekolah Tari dsb, lha ini koperasi jelas jelas ada dalam konstitusi, Hampir dipastikan mayoritas ekonomi rakyat berhimpun di Koperasi, semestinya Pemerintah dan Negara harus hadir dan bertanggung jawab demi keberpihakan nya pada rakyat, akibat kekurangan sarjana Koperasi diberbagai instansi pemerintah/dinas koperasi diisi oleh orang yang kurang bahkan tidak memahami Koperasi dan dipaksa menjadi pembina, bahkan dibeberapa daerah instansi koperasi itu seakan akan menjadi tempat terakhir dan dijadikan semacam "buangan", ini yang akan kami kawal dengan Prabowo Sandi Kelak", jawab Sukri yang juga sebagai Pengawas Yayasan Pendidikan Koperasi- IKOPIN

Dalam naskah deklarasi disinggung juga tentang kementerian koperasi, arah dan maksudnya gimana?

"Ngurus Koperasi itu harus serius dan diserahkan pada ahlinya, janganlah pos kabinetnya itu menjadi alat bergaining Parpol Koalisi, sebaiknya dari gerakan koperasi dan berpendidikan Koperasi, kasihan rakyat yang wadah ekonominya tidak berdaya karena belum tepat nya arah kebijakan dan pembinaan terkesan seadanya bahkan maaf kabinet yang menangani koperasi setahu saya kelas 3, artinya tidak dianggap penting oleh pemerintah, mestinya menjadi kementerian teknis", jelas Mohamad Sukri yang ternyata Dewan Pengawas KS212.

Dalam deklarasi Anda menandatangani dengan Ketua Gemakopin, apakah ada kearah kabinet kelak? 

"Ah itu kan gak mesti saya, banyak yang lainnya", tutup Sukri secara diplomatis sambil masuk kendaraan nya.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...