logo

25/01/19

Pembebasan Ustad Ba’syir Dinilai Amburadul, Dianggap Hati-Hati

Pembebasan Ustad Ba’syir Dinilai Amburadul, Dianggap Hati-Hati

NUSANEWS - Rencana pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir terus menjadi sorotan sejumlah pihak. Ada yang menganggap polemik itu muncul lantaran kepimpinan Joko Widodo (Jokowi) lemah. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai hati-hati dalam mengambil kebijakan.

Dahnil Simanjuntak, koordinator juru bicara (jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menganggap pemerintahan Jokowi lemah dan antar kementerian terkesan saling melempar tanggung jawab. "Jokowi tidak bisa memastikan kinerja para menterinya yang menyebut pembebasannya akan dikaji. Padahal sebelumnya Jokowi bersama Yusril  tegas ingin membebaskan Ustad Ba’syir," ujarnya kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dahnil menduga ada permainan politik pencitraan yang memanfaatkan nama besar Ustad Ba’syir. "Pada akhirnya  motif politik lebih dominan dibenak beliau (Jokowi, Red) terkait pembebasan tersebut, sehingga muncul silang sengkarut," tandas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Jubir BPN Prabowo-Sandi, Habiburrokhman turut menerangkan ada ketidakkompakan di dalam internal pemerintah, khususnya di bidang hukum. "Publik jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini? Presiden diinformasikan telah membuat sebuah keputusan, dan keputusan tersebut kemudian diralat para bawahannya," ujarnya.

Padahal saat debat perdana capres, kata Habiburrokhman, Jokowi bilang mempersilakan menterinya berdebat soal impor, toh ujung-ujungnya beliau yang memutuskan. "Tapi anehnya dalam kasus Ustad Ba'asyir ini kok lain. Keputusan pembebasan dikatakan sudah diambil presiden, tapi menterinya malah meralat. Jadi sebenarnya siapa pemimpin negeri ini?" imbuhnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menambahkan, tarik ulur rencana pembebasan Ustad Ba’syir juga menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemerintahan. Polemik ini bukan pertama kali dimana Presiden Jokowi mengambil kebijakan, dan tak lama kemudian dibatalkan kembali. "Cara Jokowi mengambil keputusan menunjukkan manajemen yang impulsif dan ketidakpahaman dalam mengelola pemerintahan," cetusnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai polemik pembebasan Ustad Abu Bakar Ba'asyir lantaran manajemen pemerintah saat ini sudah amburadul. Ini karena berubah-ubahnya pernyataan. Di awal dinyatakan Ba'asyir akan bebas, namun belakang diralat. "Tentu ini menunjukan manajemen pemerintahan yang amburadul," tandasnya.

Lebih lanjut, Mardani menyoroti sikap Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra. Karena seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut Yusril bisa memiliki tingkat kebenaran yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. "Yusril itu bukan orang sembarangan. Bahkan dapat infonya sudah berhubungan langsung dengan Presiden Jokowi, sehingga apa yang disampaikan Yusril mestinya punya tingkat derajat kebenaran yang tinggi," terangnya.

Ditambah lagi, kata Mardani, penundaan pembebasan Ba'asyir muncul setelah ada kecaman dari Pemerintah Australia. Hal ini dianggap bisa membuat opini publik semakin liar. Karenanya, pemerintah diminta mengklarifikasi soal ini secara menyeluruh. "Publik itu sederhana cara berpikirnya. Kalau tiba-tiba ada teriakan dari Australia yang menolak kemudian ada revisi pembebasan, menurut saya publik wajib mengetahui apa yang sebenarya terjadi," tuturnya.

Berbeda dengan tanggapan Abdul Kadir Karding, wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Dia membantah Jokowi terkesan tidak tegas tentang rencana bebasnya Ustad Ba’asyir. Menurutnya, sikap yang diambil pemerintah merupakan bentuk kehati-hatian mengambil kebijakan. "Setiap pembebasan seseorang tentu ada prosedur dan mekanisme hukumnya. Jadi tentu harus dipelajari secara hati-hati," tegasnya di Jakarta.

Karding menyebut Jokowi perlu berhati-hati agar tidak ada aturan hukum yang ditabrak terkait pembebasan Ba’asyir. Meski penuh pertimbangan, pada dasarnya Jokowi setuju membebaskan Ba’asyir karena alasan kemanusiaan.

Senada, Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menegaskan, tak ada tawar menawar bagi Ba’asyir selain mengakui Pancasila dan NKRI jika ingin bebas. "Jokowi itu sudah jelas mengatakan sejak awal rencana pembebasan itu atas dasar kemanusiaan. Artinya bisa bebas Abu Bakar Ba'asyir, tapi ada syarat yang harus dipenuhi soal kepatuhan kepada NKRI dan Pancasila," tandasnya.

Menurut politikus Perindo itu, Jokowi harus mematuhi aturan selaku presiden. Jika ada pengecualian dikhawatirkan terjadi preseden buruk ke depan. Arya pun tegas membantah ada nuansa politis dalam pembebasan Baasyir. "Jokowi tidak ingin ada preseden. Jadi Jokowi itu setuju tidak ada masalah dengan pembebasan Ba’asyir. Tapi kalau sampai semua ada pengecualian berarti kita tidak patuh pada Pancasila," jelas Arya.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar rencana pembebasan Ustad Ba’asyir tak dijadikan gorengan politik. Menurutnya, rencana ini merupakan persoalan hukum, sehingga jika ada persoalan hukum, ada dua sisi yang sama-sama penting untuk dipertimbangkan. "Yang pertama adalah sisi kemanusiaan. Karena sisi kemanusiaan ini bagian dari pada sisi yang lebih besar yang disebut dengan sisi keadilan. Karena memang esensi dari hukum itu keadilan juga," ungkapnya.

Dalam konteks ini, lanjut politisi Fraksi PPP itu, Jokowi sudah melakukan kebijakan yang benar, yaitu mempertimbangkan pembebasan terhadap Ba’asyir dari kelanjutan menjalankan pidana penjara. Jadi dari sisi itu sudah betul, dan tepat lantaran memang menggunakan sisi kemanusiaan. Namun di lain pihak, ada juga sisi kepastian hukum dan aturan. Ini juga tidak bisa dilangkahi begitu saja. Artinya, karena pembebasan bersyarat, tentu harus ada syarat yang dipenuhi, dimana diatur dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 3/2018.

"Nah ini juga harus diperhatikan bisa hanya sisi kemanusiaannya saja, tetapi kemudian ditabrak sisi kepastian hukumnya ketaatan atau kepatuhan hukumnya itu. Sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan, karena syaratnya juga bukan syarat yang susah. Ini syarat yang sepenuhnya kembali kepada Ustad Ba’asyir," jelas Arsul.

Jika syarat dipenuhi, lanjut dia, tentu kemudian sisi kemanusiaannya akan langsung bisa dilaksanakan, yaitu pembebasan itu. Jadi semua pihak punya tanggung jawab untuk tidak menggunakan ini sebagai gorengan politik. "Seolah Presiden Jokowi itu tidak konsisten, mencla-mencle, dan segala macam, seolah-olah seperti itu. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya bisa disikapi dengan proporsional," pungkasnya.

Sementara, Harits Abu Ulya, pengamat intelijen dan terorisme mengaku heran atas putusan pemerintah yang pada akhirnya menunda memberi pembebasan Ustad Ba’asyir. "Ha ha, saya cuma ketawa saja melihat tingkah pemerintah. Ngapain juga gembar-gembor heboh ingin bebaskan Ustad Ba’asyir kalau ujung-ujungnya harus bebas bersyarat," cetusnya kepada INDOPOS.

Dia menjelaskan, tanpa dihebohkan ke publik, memang sudah selayaknya Ustad Ba’asyir bisa mendapatkan hak bebas bersayarat. "Kan Ustad Ba’asyir sudah menjalani masa hukuman 2/3. Jadi layak kok langsung bebas bersyarat," tandasnya.

Namun yang menjadi masalah, lanjut Harits, tidak yakin Ba’asyir mau mengakui kesetiannya kepada NKRI dan Pancasila, apalagi ustad tidak mau mengaku bersalah. "Bagi Ustad Ba’asyir jika syaratnya dianggap bisa merusak keyakinan atau prinsip-prinsip akidah, maka tidak akan mau. Di akhir hidupnya tidak akan mau membuat cacat pada aspek keyakinannya. Apalagi mengakui sebagai pelaku teror bom," tandasnya.

Apa adanya tekanan asing? Direktur Community of Ideological Islamic ini pun mengamini hal tersebut. "Sangat mungkin tekanan asing, yaitu Amerika, Australia, dan sekutunya demikian kuat kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kemenko Polhukam dan Kemenkum ham. Bisa jadi Indonesia takut dengan ragam sanksi atau embargo dari Amerika dan sekutunya," jelasnya.

Suparji Achmad, pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar menegaskan bahwa polemik pembebasan Ustad Ba’asyir tidak akan terjadi jika menempatkan hukum secara independen dan netral serta tidak dipolitisasi. "Kita ketahui sendiri Ustad Ba’asyir keukeuh pada pendiriannya yang mengaku tak bersalah dan berprinsip kuat pada Islam. Yang intinya dia mau bebas jika murni dan tak bersyarat. Tapi ini kok seperti dibuat cepat oleh pemerintah yang pada akhirnya ditunda," kritiknya kepada INDOPOS.

Suparji juga menegaskan bahwa dengan menjalani proses hukum selama 2/3 masa hukuman sudah selayaknya dapat bebas bersyarat. "Tapi lagi-lagi yang diinginkan Ustad Ba'asyir dan keluarganya bebas murni karena unsur kemanusiaan. Jadi itu saja yang harusnya dijadikan pedoman dan hukum, jangan dipolitisasi. Pemerintah harus tegas, jangan membuat para jamaahnya berharap-harap cemas," pungkasnya.

Tak Mau Deradikalisasi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, Abu Bakar Ba'asyir merupakan napi terorisme (napiter) yang sama sekali tidak mau ikut program deradikalisasi karena memiliki pandangan sendiri. "Dia tidak mau ikut deradikalisasi karena bertentangan, tapi napiter yang lain masih ikut untuk mendapatkan pencerahan," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Suhardi mengatakan, memang ada napiter yang berpandangan ‘hardcore’ seperti Ba'asyir, sehingga tidak mau ikut program deradikalisasi. Namun pihaknya tetap mengupayakannya agar minimal mereduksi pola pikir ideologi napiter. Untuk wacana pembebasan bersyarat, pihaknya dilibatkan dalam tim Assessment yang terdiri dari BNPT, lapas, Kejaksaan, dan Densus 88 Anti-teror. "Kami pantau orang ini bagaimana pola pikirnya, dan kadang-kadang kita turunkan tim psikolog BNPT. Karena psikolog itu bisa tahu orang ini berbohong atau cuma ini saja," ujarnya.

Dia mengatakan, BNPT menggunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter untuk menyadarkan bahwa ajaran yang mereka anut sebenarnya begini menurut agama.

Suhardi menambahkan, biasanya BNPT kirim ulama yang lebih tinggi ilmunya, jangan yang di bawah karena nanti malah diajarin. "Dari sisi kemanusiaan, BNPT memberi pelayanan terbaik misalnya ada pendampingan karena yang bersangkutan sudah tua, dan itu ada pendampingnya dan asistennya," katanya. Namun Suhardi enggan menjelaskan potensi bangkitnya sel tidur teroris apabila Ba'asyir jadi dibebaskan karena menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut pada pemerintah. Sementara sampai kemarin, Kamis (24/1/2019), Ustad Ba’asyir masih mendekam di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...