logo

22/01/19

Pasca Debat Pertama Pilpres dan Kekonyolan Pendukung Petahana

Pasca Debat Pertama Pilpres dan Kekonyolan Pendukung Petahana

Oleh: Teuku Gandawan Xasir*

KPU periode saat ini telah membuat catatan buruk terhadap laju perkembangan demokrasi Indonesia. Ya, KPU telah mencederai Demokrasi Pancasila. Dengan semberono KPU mengabulkan permintaan kubu kedua paslon pilpres untuk memberikan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam debat. Bagaimana bisa mereka menyebutnya debat ketika kedua pihak diberikan kesempatan menyiapkan jawaban secara tertulis.

Esensi debat dalam kontestasi adalah unjuk visi, misi, gagasan, wawasan, pandangan, respon dan reaksi cepat dari kandidat, ketika persoalan hadir di hadapannya. Kalau yang diperlukan jawaban formal terencana, maka jangan sebut kegiatannya debat. Sebut saja presentasi atau paparan tentang rencana kerja kandidat terkait isu-isu aktual. Bentuknya bisa seminar atau bahkan monolog tanpa tanya jawab.

Kenapa perlu debat? Karena kesiapan kandidat akan sangat mudah terbaca dari debat. Presentasi program tentu bisa disusun siapa saja dari bagian tim pemenangan. Sedangkan kesiapan kandidat, maka itu murni bicara bagaimana kualitas yang bersangkutan dalam kaitan rencananya untuk memimpin rakyat banyak.

Celaka lainnya adalah ternyata walau daftar pertanyaan telah diberikan, kita tidak juga menemukan atau mendengar gagasan-gagasan cemerlang dari kedua belah pihak. petahana yang harusnya bisa merespon dengan apa yang telah dia lakukan, malah tidak bercerita sama sekali dia telah berbuat apa. Dia menempatkan diri seperti penantang yang berjanji akan begini dan akan begitu.

Berjanji adalah peran yang dengan mudah diklaim Prabowo. Karena apa? Karena penantang memang hanya bisa berjanji, belum bisa berbuat lebih dari itu. Walau sebenarnya Prabowo bisa bercerita tentang perannya menyelamatkan beberapa tenaga kerja kita dari ancaman hukuman di berbagai tempat di luar negeri.

Dari segi ketegangan, Prabowo dan Sandiaga tampak lebih rileks dibandingkan petahana dan Maruf. Prabowo sempat berjoget yang ditimpali Sandiaga dengan memijit bahunya, saat moderator melarang membantah langsung respon petahana. Mungkin Prabowo dan Sandiaga berharap forum debatnya akan berjalan ala ILC yang dinamis dan bisa saling berbalas pantun dengan seru. Sayangnya KPU tak mampu menghadirkan itu. KPU gagal menghadirkan adu gagasan. Yang hadir hanya adu jawaban, itupun dengan membaca jawaban yang sudah dipersiapkan.

Wajar saja pasca debat, berbagai jajak pendapat yang dilakukan berbagai pihak di berbagai tools online menunjukkan apresiasi yang lebih tinggi kepada Prabowo dan Sandiaga. Karena kedua pasangan ini berhasil menunjukkan ketenangan dan kesiapan mereka menghadapi debat. Walau sayangnya pasangan ini juga tidak menghadirkan gagasan baru dalam berbagai responnya atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

Lalu dimana konyolnya pendukung petahana? Konyolnya adalah mereka bersikap sama seperti petahana seakan datang dari kubu penantang. Harusnya mereka bicara pencapaian dalam empat tahun terakhir terkait dengan hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Konyolnya mereka malah menjanjikan akan membenahi keempat hal ini. Lho? Terus selama empat tahun ini Jokowi dan pendukungnya ada di mana?

Petahana harusnya menceritakan bagaimana penegakan hukum telah dijalankan, bukan malah menganggap informasi Prabowo dan Sandiaga sebagai tuduhan.petahana juga bersikap janggal ketika menggugat Prabowo yang mengajukan mantan koruptor sebagai caleg, padahal petahana termasuk pihak yang mempertanyakan kenapa KPU melarang mantan koruptor menjadi caleg. Jika ini persoalan, kenapa petahana sebagai pimpinan pemerintahan tidak mengajukan draft UU Pemilu yang jelas dan tegas untuk mengatur hal ini? Kenapa malah menggugat Prabowo? Kenapa pendukung petahana malah bertepuk tangan soal ini? Konyol sekali!

Pendukung petahana juga kerap menggoreng isu pelanggaran HAM yang dituduhkan mereka kepada Prabowo. Lalu mereka juga terus menerus menyatakan Prabowo dipecat dari militer. Padahal terang benderang hasil investigasi Tim Pencari Fakta menyatakan bahwa Prabowo tidak terbukti terlibat kerusuhan pada tahun 1998. Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin KSAD Subagyo HS saat itu tentu saja menyalahkan Prabowo, tidak mungkin menyatakan yang bersalah adalah dirinya. Padahal faktanya Prabowo bergerak berdasarkan ST Kasad Nomor: STR/41/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997. Lalu surat keputusan Presiden Habibie pada saat itu adalah memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas militer dengan hormat, bukan dipecat atau tidak hormat.

Begitupun, jika semua hal terkait Prabowo dipandang tak tepat, kenapa saat Megawati menjadi presiden, dugaan pelanggaran HAM ini tidak dituntaskan. Kenapa Megawati malah pernah berpasangan dengan Prabowo sebagai paslon pilpres? Kenapa saat ini, saat petahana masih presiden juga tidak dituntaskan? Kenapa KPU menerima Prabowo sebagai calon presiden kalau memang punya masalah hukum? Bukankah syarat pendaftaran calon presiden tidak boleh pernah melakukan perbuatan tercela? Konyolnya, inilah yang kerap dan terus digoreng oleh para pendukung petahana. Bukankah mereka harusnya menggugat petahana jika mereka pandang ini kasus hukum yang belum tuntas? Memangnya siapa yang mereka harapkan akan menegakkan hukum? petahana presiden hari ini atau tunggu petahana sebagai presiden periode kedua? Konyol sekali!

Soal terorisme, Maruf Amin melakukan blunder fatal. Dia mengaitkan terorisme dengan jihad. Sebagai cawapres tentu saja ini opini yang salah. Hal ini semakin fatal mengingat dia saat ini masih menjabat Ketua MUI. Bagaimana bisa seorang Ketua MUI yang notabene harusnya menjadi orang utama yang mengingatkan agar jangan berkembang dalam masyarakat sikap islamophobia, malah mensinyalir terorisme bukan jihad. Seolah dia menegaskan bahwa pelaku terorisme pastilah umat Islam sehingga perlu diingatkan bahwa itu adalah hal haram di dalam Al Quran. Harusnya terorisme adalah teorisme saja, karena teorisme tidak ada urusannya dengan agama apapun. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme.

Lagi-lagi hal terorisme ini menunjukkan kegagalan kinerja petahana dalam masa pemerintahannya untuk membangun iklim berbangsa yang kondusif. Harusnya tidak ada upaya mengaitkan terorisme dengan agama. Rakyat harus diajarkan bahwa terorisme wajib ditolak dan itu tidak pernah datang dari ajaran agama atau ajaran pancasila. Pernyataan Prabowo bahwa terorisme muncul dari ketidakpuasan, ketidakadilan atau ketidaksejahteraan, jauh lebih bijak dan arif. Di sisi lain, kalau kita berpikir agak lebih jauh, faktanya cukup banyak aksi terorisme yang justru muncul karena teori konspirasi dari kepentingan politik.

Menariknya, pasca debat malah bergulir berita pembebasan Abu Bakar Baasyir yang bertahun-tahun dinyatakan sebagai tokoh teroris kelas kakap. Ujug-ujug, entah dengan logika apa, muncul alasan kemanusiaan untuk membebaskannya. Jadi sebenarnya Abu Bakar ini dedengkot teroris atau tidak? Kalau iya, kenapa malah dibebaskan? Jokowi ini sebenarnya anti terorisme atau tidak? Kenapa malah membebaskan tokoh teroris jika memang yang bersangkutan berbahaya? Degalan apa ini? Lagi-lagi setelahnya muncul cuap-cuap betapa tinggi jiwa kemanusiaan petahana. Lho? Kemanusiaan? Balik lagi, jadi sebetulnya Abu Bakar Baasyir ini tokoh teroris atau bukan?

17 Februari 2019 akan diadakan Debat-2 Pilpres 2019. Kita tentu berharap akan hadir debat yang jauh lebih berkualitas. Kubu petahana yang kerap menyatakan pentingnya kampanye gagasan harus segera menunjukkan apa yang mereka sebut gagasan? Apakah menyerang Prabowo sebagai pribadi sebuah gagasan? Sebaliknya, Prabowo dan Sandiaga tentu juga harus melontarkan secara akurat apa kelemahan pemerintah saat ini dan bagaimana jalan keluar versi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa jadi alternatif bagi rakyat, jika mereka gagal menyajikan konsep solusi persolan bangsa versi mereka?

KPU dan Bawaslu harus berbenah. Terbukti rating ILC sangatlah tinggi. Artinya rakyat sangat siap untuk menyaksikan debat setidaknya ala ILC yang berisi argumentasi produktif, tapi tentunya harus tertib dan tidak saling potong. Format debat tidak harus sama persis, namun faktanya rakyat tidak tertarik dengan debat berisi pidato membaca contekan.

Semoga ke depan hingga 17 April 2019, kita semua berharap tidak ada lagi kekonyolan dari kubu Petahana yang memposisikan diri bagai penantang. Di sisi lain tentu kita juga ingin para pendukung Prabowo juga lebih kreatif untuk menunjukkan apa kegagalan kinerja petahana saat ini. Akan sangat menarik jika Prabowo-Sandi bisa memunculkan diskusi-diskusi di ruang publik yang menggunakan data yang akurat sehingga tidak hadir sebagai penyebar hoax tentang apa saja kegagalan pemerintah saat ini.

19 Januari 2019, 20.20

*Penulis adalah Pengamat Strategi Indonesia

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...