logo

22/01/19

Nelayan Tagih Janji 'Bulog' Perikanan ke Jokowi

Nelayan Tagih Janji 'Bulog' Perikanan ke Jokowi

NUSANEWS - Nelayan menagih janji pembentukan badan umum logistik penyerap hasil produksi sektor perikanan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembentukan badan itu diharapkan bisa berfungsi laiknya Bulog yang saat ini terbentuk untuk menyerap hasil produksi pertanian.

Hal tersebut disampaikan perwakilan nelayan secara langsung kepada Jokowi dalam kunjungan ke Istana Negara pada Selasa (22/1). Kunjungan ini sekaligus untuk memenuhi undangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sehingga nelayan bisa menyampaikan aspirasinya kepada kepala negara.

Iin Rohimin, salah satu perwakilan nelayan, menerangkan permintaan pembentukan badan, seperti Bulog perikanan sejatinya sudah pernah disampaikan ke pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Usulannya ini sebetulnya sudah pernah kami sampaikan, tapi tidak tahu sampai tidak ke presiden?" ujarnya bertanya.

Menurut Iin, pembentukan Bulog sektor perikanan diperlukan karena risiko penurunan harga komoditas sebenarnya tak hanya menghantui sektor pertanian.

"Karena di perikanan sama, ketika produksi naik, harga jadi jatuh, tidak ada yang bisa menstabilkan harga ikan. Kami harap Ibu Menteri dan Pak Presiden bisa tindaklanjuti ini," terang dia.

Selain menagih pembentukan Bulog sektor perikanan, para nelayan juga meminta Jokowi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para nelayan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta agar masalah perizinan dan sertifikat tanah nelayan dipermudah.

Merespons hal itu, Jokowi mengklaim bahwa pemerintah sudah berusaha membantu produksi nelayan. Hanya saja, cara yang dilakukan masih fokus pada penjaminan pasokan di laut dengan memerangi kapal asing yang bisa merebut hasil tangkapan nelayan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tangkapan ikan nelayan tidak diambil pihak lain. "Produksi ikan tangkap seharusnya bisa naik drastis karena sekitar 7 ribu kapal ilegal yang lalu lalang di wilayah perairan Indonesia, sudah bisa dikurangi," jelasnya.

Jokowi mencatat KKP sudah menenggelamkan 888 kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Nusantara. Program penenggelaman kapal itu dilakukan sejak 2014 lalu di bawah pimpinan Menteri Susi kala ia memulai Kabinet Kerja.

Sementara, Menteri Susi juga enggan memberi komentar soal permintaan nelayan. Ia hanya memberi komentar bahwa ide tersebut bagus. Namun, menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memiliki dua perusahaan pelat merah yang bisa diandalkan untuk menyerap hasil produksi nelayan, yaitu Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero).

"Ya Bulog itu bagus, namanya Bulog pasti BUMN. Perinus dan Perindo mungkin mereka bisa jadi Bulog-nya perikanan," jawabnya singkat.


© NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...