logo

10/01/19

Menjaga Netralitas Penyelenggara Liga Capres Indonesia

Menjaga Netralitas Penyelenggara Liga Capres Indonesia

Oleh : Ruslan Ismail Mage*

Dalam sejarah sepak bola dunia, tercatat beberapa liga yang digelar melahirkan lagenda sepak bola. Sebut misalnya liga sepak bola Berasil melahirkan mega bintang Pele, liga Argentina menciptakan seniman bola Maradona, liga Inggris yang mencetak salebriti bola David Beckham, liga Perancis menghasilkan sijenius bola Zinedine Zidane, liga Portugal mencetak bintang fenomenal Cristiano Ronaldo, atau liga Spanyol meroketkan Raul Gonzales, serta liga Asia yang diwakili Jepang melambungkan Nakata.

Lalu bagaimana dengan liga sepak bola Indonesia? Suatu pertanyaan yang masih kurang menarik dijawab, karena sepanjang liga sepak bola yang katanya sudah profesional di gelar di republik ini, belum pernah melahirkan bintang yang mampu membawa bangsanya disegani bangsa lain. Karena itu, tulisan ini tidak akan membahas bagaimana perkembangan liga sepak bola di negeri yang bertabur bintang reformasi ini, tetapi lebih tertarik menganalisis “Liga Sepak Bola Capres Indonesia” yang semakin seru menuju babak final tanggal 17 April 2019.

Menyaksikan dua kubu capres berlaga di lapangan demokrasi memperebutkan juara satu sebagai tiket bertahta di Istana Negara, itu bisa dianalogikan menyaksikan dua kesebelasan sepak bola bertarung di final memperebutkan mahkota juara. Sejak panitia pertandingan (KPU) meniup pluit tanda pertandingan dimulai, maka kedua kubu sudah menyusun strategi, cara, atau siasat bagaimana mengalahkan lawannya.

Dalam teori sepak bola modern, tim yang kuat dan kaya pada akhirnya akan membeli pemain-pemain terbaik dari tim yang lemah dan semua sarana pendukung lainnya untuk memenangkan pertandingan.

Kurang lebih begitulah yang terjadi dalam Liga Sepak Bola Capres Indonesia (LSBCI). Dalam konteks demokrasi modern, kubu yang didukung tirani modal lebih banyak menguasai perjalanan politik suatu bangsa.

Dengan kemampuan uang yang dimiliki, kubu yang didukung tirani modal akan membeli segala sesuatunya yang bisa mendukung kemenangannya. Mulai dari menguasai iklan dan pemberitaan di media massa yang cenderung manipulatif, membeli suara (money politics), menyogok panitia pemungutan suara, menyebar mafia-mafia suara, sampai memoles lurah, camat, dan bupati menjadi agen mobilisasi politiknya.

Pertarungan yang tidak seimbang secara finansial ini, lebih tidak adil lagi ketika KPU sebagai penanggungjawab pertandingan tetap mempunyai celah untuk tidak bersikap netral.

Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat beberapa peristiwa yang mengelilingi KPU akhir-akhir ini memicu publik menyoroti netralitasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Akibatnya pertarungan yang sebelumnya diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas (demokrasi) yang mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran dengan mempertontonkan permainan yang cantik dan memukau bisa saja hilang, tergantikan taktik dan strategi kotor (menghalalkan segala macam cara) untuk memenangkan pertandingan.

Kalau kita mengacu kepada beberapa kasus tawuran antara pendukung sepak bola yang dipicu ketidakadilan penyelenggara (wasit) dalam memipin pertandingan, tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu (wasit) yang mengatur jalannya pertarungan kedua kubu yang cenderung memanas menjelang final ini, wajib menjaga netralitasnya untuk menghindari munculnya benih-benih konflik antara pendukung di lapangan.
Dari pengalaman menyaksikan pemilihan presiden dari tahun 2004, 2009, 2014 lalu, ada satu sisi yang menarik dijadikan acuan pada pemilu 2019.

Ternyata pendukung/penonton (rakyat) jauh lebih bersifat sportif di banding penonton sepak bola benaran. Pendukung calon presiden yang kalah sportif dan tidak memberikan reaksi penolakan yang bisa memicu kerusuhan.

Dalam konteks ini, nampaknya rakyat jauh lebih memahami esensi demokrasi modern dibanding para politisi, yaitu “sportivitas” mengakui keunggulan orang lain dan menerima kekalahan dengan lapang dada tanpa harus mencari kambing hitam yang semakin mahal setiap menjelang hari raya korban.

Kondisi yang sama akan terjadi pada pemilu 2019 kalau penyelenggara pemilu bisa menjaga netralitasnya, tetapi kalau KPK gagal menjaga netralitasnya itu yang bisa memicu kubu yang merasa dicurangi akan melakukan perwalanan frontal. Kondisi ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa wajib membantu KPU menjaga netralitasnya dari mafia pemilu.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Sipil Institute

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...