logo

25/01/19

KPK dan BPK Harus Turun Tangan, Proyek LRT Terlalu Mahal dan Tak Efisien

KPK dan BPK Harus Turun Tangan, Proyek LRT Terlalu Mahal dan Tak Efisien

NUSANEWS - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) kembali melontarkan kritik terhadap pembangunan proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT). JK menilai proyek LRT di Indonesia tidak efisien karena ongkosnya terlalu mahal. 

JK dua kali melontarkan kritikan terkait pembangunan proyek LRT tersebut. Pertama saat berkunjung ke pabrik precast LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta, Senin (14/1/2019. Kedua, saat JK berbicara di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019) kemarin.

Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, apa yang disampaikan JK sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Sudah berapa kali ngomong bahwa komponen dari LRT itu terlalu mahal, itu Pak Prabowo yang bilang ya di beberapa kesempatan," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

"Ya kalau Pak JK bilang begitu, Pak Prabowo bilang begitu, ya mungkin begitu (LRT mahal dan tidak efisien)," imbuh anggota DPR ini.

Ungkapan Prabowo, lanjut Dasco, selaras dengan temuan JK di lapangan yang menyatakan bahwa komponen LRT dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya memakan anggaran terlalu fantastis.

Dasco mengaku kaget dengan ungkapan JK meski terkesan terlambat menyadari mahalnya biaya pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek termasuk tidak efesiensinya LRT di Palembang dan Makassar.

"Pemerintah ngomong itu sudah dihitung. Tapi ini kita agak kaget juga bahwa Pak JK ternyata baru sadar kalau itu komponennya terlalu mahal," cetusnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga mengatakan, kritik JK terkait proyek  LRT merupakan hal serius yang perlu diperhatikan khalayak umum. "Apa yang disampaikan Pak JK itu serius," jelasnya.

Hinca mengimbau pemerintah untuk menjelaskan kritik JK tersebut secara detail dan lengkap sehingga masyarakat menjadi tahu. "Perlu dijelaskan dengan transparan agar semua menjadi terang," paparnya.

KPK Harus Turun Tangan

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, sebaiknya KPK dan BPK cepat turun tangan periksa proyek LRT.  Jika ada unsur tindak pidana korupsi maka segera dibawa ke pengadilan agar aksinya tidak menular ke pihak lain. Sebagai wakil presiden, kemarahan JK itu tidak main-main. Kemarahan itu pertanda ada sesuatu dibalik proyek LRT.

"Bisa jadi toleransi yang selama ini dipendam JK sudah diambang batas. Batas kesabaran sudah terlampaui. Maka kemarahan itu meledak. Makanya sebaiknya kita berfikir positif saja," paparnya.

Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB) M. Yusuf, Rangkuti mengatakan, pihaknya tidak ingin ada mark-up gila-gilaan yang dibuat oleh konsultan dalam proyek LRT. “Jangan sampai kita harus berhutang keluar negeri gara-gara permainan orang-orang yang mau ambil keuntungan dari proyek LRT ini," jelasnya.

Lebih lanjut Yusuf mengatakan, biaya pembangunan LRT perkilometer biasanya Rp111 miliaran yang dikeluarkan  Namun membengkak menjadi Rp500m. Target selesai paling cepat pekerjaan LRT juga akhir 2018. Mungkin JK marah agar ketika proyek LRT menjadi mangkrak maka bukan (presiden saat ini)  diakhir pemerintahannya. Yusuf memberikan saran agar proyek tersebut tidak mangkrak proyek LRT harus di perjelas pembiayaan pekerjaanya supaya tidak ada mark-up dan tidak menjadi pekerjaan yang mangkrak.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...