logo

22/01/19

Kajian Pembebasan Ba’asyir Rampung Tak Langgar Aturan, Begini Penjelasan Yusril

Kajian Pembebasan Ba’asyir Rampung Tak Langgar Aturan, Begini Penjelasan Yusril

NUSANEWS - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan Abu Bakar Ba’asyir disorot banyak pihak lantaran dilakukan mendekati Pilpres 2019.

Jokowi sendiri memutuskan membebaskan narapidana kasus terorisme itu dengan alasan kemansiaan. Ia dikabarkan akan bebas pada Kamis lusa, 24 Januari 2019.

Selain dinilai jadi upaya ‘mencari muka’ kebebasan Ba’asyir itu juga tak sesuai dengan tata aturan dan hukum yang berlaku.

Karena itu, tak sedikit pula pihak yang kemudian mempertanyakan keputusan orang nomor satu di Indonesia itu.

Kebebasan yang kurang 90 hari dari Pilpres 2019 itu, memunculkan dugaan bahwa ada muatan politis dibalik pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) tersebut.

Terlebih, pada tahun 2017 lalu, keluarga Ba’asyir sudah lebih dulu mengajukan permohonan kepada Presiden. Saat itu, Jokowi juga tak kunjung segera mengesekusinya.

Namun kajian terkait pembebasan Ba’asyir itu sudah dipersiapkan Kementerian Hukum dan HAM yang menangani pembinaan narapidana bahkan disebut telah rampung.

Demikian disampaikan tim kuasan hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (22/1/2019).

“Hari ini kajian itu boleh dikatakan sudah rampung,” kata Yusril.

Pakar hukum tata negara itu juga menyebut bahwa pembebasan Ba’asyir tidak melanggar aturan.

“Intinya adalah, pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir adalah didasarkan pada UU 12/1995 tentang Pemasayarakatan dan PP 28/2006,” tegas Yusril.

Namun menurut dia, beberapa aspek memang masih menjadi pertimbangan. Hal itu sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Menko Polhukam Wiranto kemarin.

Menurut Wiranto, pembebasan Ustaz Ba’asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum dan lain sebagainya.

Kendati demikian, Yusril tetap menyatakan bahwa syarat-syarat yang memperberat Ustaz Ba’asyir tidak berlaku.

“PP 99/2012 yang memperberat syarat-syarat pembebasan bagi napi terorisme, korupsi dan lain-lain tidak berlaku bagi Ba’asyir, karena beliau divonis inkracht tahun 1999,” pungkas Yusril.

Untuk diketahui, Ba’asyir sendiri divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni 2011. Saat ini usianya sudah 80 tahun.

Ba’asyir dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir dikabarkan akan bebas pada Kamis, 24 Januari 2019.

Narapidana tindak pidana terorisme yang sebelumnya divonis 15 tahun penjara ini dibebaskan oleh Presiden Jokowi, dengan alasan kemanusiaan.

Kabar ini disampaikan oleh penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Izha Mahendra, ketika mengunjungi Lapas Gunung Sindur, tempat Ba’asyir ditahan.

“Hari ini saya ingin menyampaikan maksud dari Presiden Jokowi yang ingin membebaskan Abu Bakar Baasyir,” kata Yusril.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...