logo

08/01/19

Jokowi: Indonesia Rugi Rp65 Triliun Gara-gara Macet

Jokowi: Indonesia Rugi Rp65 Triliun Gara-gara Macet

NUSANEWS - Kemacetan yang kerap terjadi di jalanan DKI Jakarta dan daerah-daerah penunjangnya ternyata telah membuat puluhan triliun dana menguap dari Indonesia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan itu berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas 'Pengelolaan Transportasi Jabodetabek', di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1).


Jokowi menginginkan agar transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa segara terintegrasi. Hal itu, katanya, untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Jokowi berharap moda transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta Transjakarta bisa terintegrasi dalam waktu dekat.

"Mestinya kalau MRT jadi, LRT jadi, Kereta Bandara jadi, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong (menggunakan), sehingga mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran," kata Jokowi dalam Ratas dengan agenda pembahasan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek tersebut.

Hadir dalam Rapat Terbatas sore ini antara lain, Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Selain itu hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kita harus memulai, harus berani merancang agar semuanya selesai, agar yang Rp65 triliun bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," kata Jokowi di hadapan peserta ratas tersebut.

Selain itu, Jokowi pun menyoroti pengelolaan transportasi yang terintegrasi itu nantinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu. Jokowi tak ingin pengelolaan transportasi ini seperti pengelolaan jalan-jalan yang sejauh ini dimiliki sejumlah intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"Yang semua tuh kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi misalnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah wilayah yang tak berjalan baik selama 10 tahun bisa diintegrasikan.

Jokowi menginginkan keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang dirancang dan dihitung secara matang.

"Salah satunya strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD," kata dia.

"Intinya kita ingin ada penyerderhanaan dalam manajemen yang ada, sehingga semakin gampang dimulai, gampang dikerjakan dan tak saling lempar antarinstitusi satu dgn institusi yang lain," ujar Jokowi menutup.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...