logo

21/01/19

Biayai Acara Jokowi, Ada Kementerian 'Palak' BUMN

Biayai Acara Jokowi, Ada Kementerian 'Palak' BUMN

NUSANEWS - Apa jadinya kalau acara presiden dibiayai duit BUMN. Apalagi kalau menyeret kementerian sebagai pengumpul dana. Perusahaan negara bukannya untung malah jadi buntung. Kalau dibiarkan bisa bangkrut.

Adalah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu yang mengungkap adanya surat dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) kepada PT BNI (Persero) Tbk, melalui akun twitter @saiddidu.

Mantan Stafsus Menteri BUMN era 2014-2016 itu, menuliskan begini. "Lihat surat ini, Kementerian Desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yang sepertinya kegiatan tersebut bukan acara @BNI.

Dana BUMN tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN-BUMN melanggar aturan.

Hal yang hampir mirip, sebenarnya, diceritakan Said Didu pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi dicegah, sehingga tidak dilakukan.

Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional beberapa BUMN ingin buat iklan ucapan selamat, tapi kita larang karena uang BUMN hanya boleh digunakan untuk kegiatan BUMN tidak boleh untuk kekuasaan dan biayai pemerintah
Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN tidak boleh dari BUMN.

Saat terungkap adanya permintaan dari Kementerian Desa agar BNI membiayai kegiatan Presiden Jokowi beserta rombongan ke sejumlah lokasi di Garut, Jawa Barat pada Jumat dan Sabtu (18-19/1/2019).

Tak perlu waktu lama, cuitan Said Didu langsung heboh dan mendapat dukungan dari kalangan netizen. Sudah waktunya praktik-praktik kotor di republik ini dibongkar. Jangan sampai BUMN menjadi sapi perahan hanya untuk kepentingan kelompok politik apalagi penguasa.

Atas kegaduhan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Eko Putro Sandjojo buru-buru berkelit. Dia bilang, kemendes dan BNI memiliki kerja saja. Di mana, kemendes memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI. Dengan kata lain, BUMDes bisa menjadi cabang BNI. "Ini menguntungkan BNI karena tidak perlu membangun kantor. Sudah ada BUMDes," kata Eko.

Selain itu, lanjut politisi PKB ini, masyarakat desa diuntungkan karena tidak perlu ke kantor cabang BNI yang jaraknya cukup jauh, perlu ongkos tambahan. Dan, BUMDes mendapatkan penghasilan tambahan.

"Kalau dalam sosialisasi, perusahaan sharing snack atau sewa peralatan untuk presentasi sih, menurut saya, wajar-wajar saja, ya. Justru menjadi tidak wajar, kalau mereka ikut presentasi, tapi tidak sharing apa-apa," papar anak buah Cak Imin ini.

Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto bicara senada. bahwa kerja sama antara BNI dengan Kemendes sudah terjalin lama. Bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia.

"Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDes di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan," ucap Kiryanto.

Menurut Kiryanto, bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadikannya sebagai Agen46. Sehingga, perseroan tidak perlu membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDes saja.

"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," ucap Kiryanto.

Lagi-lagi, Said Didu memberikan respons atas bantahan keduanya. Melalui akun twitternya, Minggu (20/1/2019), Said Didu menuliskan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dan BNI telah menjelaskan soal pembiayaan acara Jokowi di Garut pada Sabtu (19/1/2019).

Kemendes dengan BNI memaparkan bahwa acara tersebut digelar dengan alasan kerja sama. Namun Said Didu, punya pandangan berbeda. Bahwa, apapun kegiatan pemerintah 'haram' hukumnya dibiayai BUMN.
"Kemendes dan BNI sdh berikan penjelasan terkait pembiayaan BNI pada acara Bpk Presiden di Garut dg alasan ada kerjasama Kemendes dg BNI."

"Saya katakan, kerjasama pemerintah dg BUMN tdk boleh jadi dasar bhw kegiatan pemerintah dibiayai oleh BUMN," tulis Said Didu.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...