logo

21/01/19

Bebaskan Ba’asyir, Jokowi Cari Muka Jangan Nanggung, GNPF Tantang Bebaskan HTI

Bebaskan Ba’asyir, Jokowi Cari Muka Jangan Nanggung, GNPF Tantang Bebaskan HTI

NUSANEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dengan alasan kemanusiaan.

Dikabarkan, narapidana kasus terorisme itu akan bebas pada Kamis lusa, 24 Januari 2019.

Namun, banyak yang menilai langkah Presiden itu hanyalah ajang untuk mencari simpati umat Islam. Terlebih, keputusan itu ia buat jelang Pilpres 2019.

Karena itu, untuk mencari muka Joko Widodo sebaiknya tak usah setengah-setengah dengan hanya membebaskan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).

Demikian diungkap Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Kota Binjai, Ustad Sani Abdul Fatah seperti diberitakan RMOLSumut (Jawa Pos Grup-PojokSatu.id).

Karena itu, Sani pun menantang orang nomor satu di Indonesia itu untuk melakukan hal serupa.

Yakni kepada para ulama yang disebutnya menjadi korban kriminalisasi.

Selain itu, Jokowi juga ditantang berani menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi tidak terlarang.

“Mumpung pengacara rezim saat ini juga pengacara HTI. Berani nggak pemerintah menyatakan HTI bukan organisasi terlarang? Mana berani dia?” cibirnya.

Sani kemudian mengungkit proses hukum yang melilit Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Kalau rezim ini memang mau berbuat baik kepada tokoh-tokoh Islam, kenapa kok Habib Rizieq terus dikriminalisasi dan dikejar-kejar sampai ke Arab Saudi?” katanya.

Atas dasar itu pula, Sani yakin bahwa langkah pembebasan Ba’asyir itu hanya bagian dari strategi politik.

“Jadi kami paham, umat Islam pun paham. Bahwa pembebasan ini adalah bagian dari strategi politik jelang pilpres,” tutupnya.

Di sisi pembebasan Ba’asyir itu juga semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Yakni dalam hal penegakan hukum dan penguatan ideologi tidak jelas.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

“Kalau punya sikap hukum yang keras, dari awal ada persoalan ideologis dan sebagainya ya laksanakan sesuai hukum,” ujarnya.

Dalam kasus Ba’asyir sendiri, kata Fahri, pemerintah sudah tidak tegas.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu menilai, secara hukum, Ba’asyir semestinya bisa dibebaskan, tapi dengan syarat harus mengakui Pancasila.

“Tapi pemerintah agak gamang dari awal, sehingga ini mau melaksanakan hukum atau mau memberikan belas kasihan. Akhirnya jadi bingung,” tutur Fahri.

Politisi PKS itu juga menilai, pembebebasan Ba’syir juga sebatas pencitraan politik. Terlebih dilakuan menjelang Pilpres 2019.

Kendati demikian, dirinya yakin bahwa Ba’asyir memiliki sikap yang keras dan tidak mudah dipolitisasi.

“Tapi karena mau ada unsur pencitraan juga ya. Dan saya yakin Ba’asyir itu nggak gampang menerima beginian,” tutupnya.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...