logo

21/01/19

Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir, Jokowi Langgar Aturan

Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir, Jokowi Langgar Aturan

NUSANEWS - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dinilai tak memiliki dasar hukum.

Pasalnya, Ba’asyir dibebaskan bukan melalui skema pembebasan bersyarat maupun grasi. Melainkan atas dasar kemanusiaan.

Demikian disampaikan Direktur ICJR, Anggara Suwahju dalam keterangannya, Senin (21/1/2019).

Karena itu, Anggara pun mempertanyakan keputusan presiden yang membebaskan terpidana kasus terorisme itu.

“Karena menurut keterangan dari kuasa hukum ABB, pembebasan tersebut bukanlah pembebasan bersyarat dan juga bukan grasi,” katanya.

Anggara mengakui, pembebasan warga binaan sebelum habis masa pidananya memang dimungkinkan.

Akan tetapi, harus melalui skema pembebasan bersyarat.

Hal ini harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkuham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Skema yang lain adalah, pembebasan Ba’asyir juga bisa dilakukan melalui skema grasi presiden.

Namun yag terjadi saat ini adalah, pembebasan tersebut juga tidak termasuk dalam opsi grasi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Sebab pihak kuasa hukum maupun Ba’asyir pribadi sampai saat ini belum pernah mengajukan grasi kepada presiden.

“Karena narapidana ABB juga tidak pernah mengajukan grasi ke Presiden,” ungkap Anggara.

Bahkan, kata Anggara, pembebasan Ba’asyir tidak termasuk dalam skema lain yang ada.

Misalnya, pemberian amnesti sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

“Pemberian amnesti akan menghilangkan semua akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan harus ada nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) atas permintaan Menteri Hukum dan HAM dan harus dengan pertimbangan DPR,” papar Anggara.

Kendati demikian, ICJR sangat mengapresiasi langkah Jokowi jika pembebasan Ba’asyir memang benar sarat akan kemanusian.

Pihaknya juga berharap, Jokowi dapat mengambil langkah serupa terhadap narapidana lain.

“Seperti terhadap terpidana mati, serta tahanan yang telah lanjut usia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Ba’asyir lebih cepat dari masa tahanannya karena pertimbangan usai.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Ricky Gunawan mengapresiasi langkah pemerintah dengan alasan kemanusiaan tersebut dan usia Ba’asyir yang sudah uzur.

“Presiden ini sesungguhnya sangat baik karena membuka ruang bagi terpidana-terpidana lain yang usianya juga sudah uzur untuk mendapatkan hal yang serupa,” kata Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan lewat pesan singkatnya, Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Namun Ricky melihat bahwa kemungkinan Presiden mengurangi masa hukuman, ataupun membebaskan terpidana lain (termasuk terpidana mati), yang juga sudah lanjut usia, nampaknya masih sangat kecil.

“Pasalnya, untuk kasus Ba’asyir ini saja memerlukan waktu yang sangat lama dan intervensi dari Yusril Ihza Mahendra. Bahkan pembebasan Ba’asyir terjadi di waktu-waktu menjelang pemilihan umum,” imbuhnya.

Ricky juga mengharapkan, agar pemerintah dapat membentuk suatu peraturan panduan yang mengikat secara hukum tentang usia narapidana.

“Peraturan semacam ini akan membuat hal yang sekarang ini diterima Ba’asyir dapat pula diterima narapidana lain yang profilnya jauh dari sorot media,” ujarnya.

“Hal ini penting. Karena, tidak hanya dalam urusan hak asasi manusia namun juga baik sebagai bentuk tertib administrasi keadilan,” sambungnya.

Ba’asyir sendiri divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Juni 2011. Saat ini usianya sudah 80 tahun.

Ba’asyir dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir dikabarkan akan bebas pada Kamis, 24 Januari 2019.

Narapidana tindak pidana terorisme yang sebelumnya divonis 15 tahun penjara ini dibebaskan oleh Presiden Jokowi, dengan alasan kemanusiaan.

Kabar ini disampaikan oleh penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Izha Mahendra, ketika mengunjungi Lapas Gunung Sindur, tempat Ba’asyir ditahan.

“Hari ini saya ingin menyampaikan maksud dari Presiden Jokowi yang ingin membebaskan Abu Bakar Baasyir,” kata Yusril.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...