logo

22/01/19

Ahok Bebas tapi Bisa Jadi Tambah Apes, Terancam Dibui Lagi dan Gagal Nikahi Bripda Puput

Ahok Bebas tapi Bisa Jadi Tambah Apes, Terancam Dibui Lagi dan Gagal Nikahi Bripda Puput

NUSANEWS - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan bebas segera keluar dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rencananya akan bebas resmi pada Kamis 24 Januari 2019 atau besok lusa.

Akan tetapi, duda Veronica Tan itu bisa jadi tak akan cukup tenang meski tak lagi menyandang status narapidana kasus penodaan agama.

Pasalnya, ada kasus hukum lain yang masih menyeret namanya. Yakni kasus RS Sumber Waras, lahan Cengkareng, reklamasi Teluk Jakarta dan lainnya.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tak loyo dalam menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut.

Demikian disampaikan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto kepada Kantor Berita RMOL (Jawa Pos Grup-PojokSatu.id), Selasa (22/1/2019).

Andrianto menegaskan, bebasnya Ahok itu seharusnya bisa dimanfaatkan lembaga antirasuah tersebut untuk bekerja secara maksimal.

Konkritnya, KPK harus memanggil Ahok untuk diperiksa terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di masa saat ia menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

“Jika KPK tidak berani usut Ahok, kita jadi miris. Ternyata KPK cuma urus yang kecil-kecil,” katanya.

Aktivis mahasiswa tahun 1998 ini menekankan, KPK tak boleh ‘loyo’ hanya karena Ahok pernah menjadi Wagub DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo yang kini presiden.

Agus Raharjo Cs, menurut dia, hanya perlu yakin atas bukti-bukti awal yang sudah dikantongi mereka untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka.

“Kasus RS Sumber waras sudah jelas audit BPK ada kerugian negara Rp190 miliar, lahan Cengkareng, reklamasi dan lain-lain,” paparnya.

Di sisi lain, kabar rencana pernikahan Ahok dengan Bripda Puput Nastiti Devi juga bisa saja batal dan urung terjadi.

Polwan cantik asal Nganjuk, Jawa Timur itu dikabarkan adalah mantan ajudan Veronica Tan yang kerap membesuk Ahok di Mako Brimob.

Akan tetapi, jikapun benar demikian, tak mudah bagi pria yang minta dipanggil BTP itu meminang Puput.

Pasalnya, ada proses panjang yang harus lebih dulu dilalui dan dilakukan untuk bisa mewujudkan hal itu.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal menjelaskan dalam peraturan Korps Bhayangkara, setiap anggota diwajibkan untuk melapor kepada satuan kerja masing-masing.

Namun sampai saat ini, Polri mengaku belum menerima permohonan pengajuan nikah dari Bripda Puput Nasti Devi secara resmi.

“Polri belum menerima secara resmi (izin nikah). Ini baru kabar di media,” beber Iqbal, Senin (21/1/2019).

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu juga menyatakan, Bripda Puput juga harus lebih dulu mengajukan permohonan untuk menikah.

“Harus mengajukan surat permohonan menikah, tujuannya jangan sampai ada hal-hal yang di kemudian hari merugikan institusi,” jelas dia.

Proses pengajuan permohonan kepada atasan bagi anggota yang ingin menikan ini, kata Iqbal diajukan minimal sebulan sebelum melaksanakan pernihakan.

Sementara proses sidang nikahnya hanya memakan waktu satu hari saja.

Mantan Kapolrestabes Surabata ini menjelaskan, permohonan anggota yang ingin menikah bisa juga ditolak dengan berbagai pertimbangan.

“Nanti nikah, tidak tahunya (dengan) calon suaminya beristri. Makanya perlu ada pengecekan atau jika orang tua komplain. Enggak bisa. Makanya Kita harus dalami itu,” terang Iqbal.

SUMBER © NUSANEWS.ID
DISARANKAN! untuk Like dan Follow Sosial Media Nusanews dibawah ini, agar bisa tahu berita terbaru hari ini:

Komentar Pembaca

loading...