logo

24/01/19

Ada Intervensi Australia di Pembebasan Ba'asyir? Ini Kata Moeldoko

Ada Intervensi Australia di Pembebasan Ba'asyir? Ini Kata Moeldoko

NUSANEWS - Pengkajian ulang pembebasan Abu Bakar Ba’asyir diduga muncul karena ada intervensi dari Perdana Menteri (PM) Australia. Namun kabar itu dibantah oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, rencana pembebasan Ba’Asyir ini bermula dari Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf Yusril Ihza Mahendra. Karena faktanya, sejatinya belum ada keputusan dari negara.

“Itu kan baru pernyataan sepihak dari Pak Yusril, belum jadi keputusan negara. Namun yang jelas kita negara berdaulat kok ditekan-tekan, memangnya siapa Australia” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1).

Lebih lanjut Moeldoko menilai, Yusril yang juga pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) itu, memiliki versi tersendiri soal pembebasan Ba’asyir. Soal

ditundanya keputusan pembebasan Ba’asyir tersebut murni karena memang belum ada keputusan final dari Presiden Jokowi.

“Tapi (pengkajian) itu murni bahwa sebuah sesuatu yang belum final belum keputusan dari seorang presiden,” terangnya.

Untuk bisa bebas, salah satu syarat yang harus dipenuhi Ba’asyir adalah setia pada pancasila dan NKRI. Mengenai hal itu, kata Moeldoko, saat ini keputusannya ada di tangan keluarga Ba'Asyir. Apabila tidak bersedia memenuhi, maka rencana pembebasan itu bisa dibatalkan.

"Oh iya (bisa dibatalkan kalau menolak, red). Karena itu persyaratan yang tidak boleh dinegosiasikan atau ditawar-tawar," kata Moeldoko di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (23/1).

Diketahui, rencana pembebasan Ba'asyir memang mencuat dari Kuasa Hukum Jokowi sebagai Calon Presiden petahana, Yusril Ihza Mahendra. Bahkan Yusril menyebut Ba'asyir bisa bebas tanpa syarat.

Sebelumnya, kata Moeldoko, Yusril mempertimbangkan pembebasan Ba'asyir lantaran telah memenuhi 2/3 masa hukuman. Pendekatan itu diajukan kembali dimana permintaan bebas bersyarat ini sudah pernah diminta pada 2017.

Menanggapi itu, Moeldoko menerangkan, saat ini kapasitas Yusril memang sebagai penasehat hukum calon presiden. Namun, dalam konteks bernegara tetap ada undang-undang yang menjadi tangan kanan presiden.

"Itu kan pendekatan dari Pak Yusril, yang menilai pembebasan bersyarat Ba'asyir sudah mmnuhi syarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan. Tapi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa dikurangi," jelasnya.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...