logo

08/12/18

Ungkit Kasus Irman Gusman, Pakar Hukum Singgung Pencegahan KPK

Ungkit Kasus Irman Gusman, Pakar Hukum Singgung Pencegahan KPK

NUSANEWS - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila, Rullyandi' class='related-tag'>Rullyandi menilai kasus pemberantasan korupsi terhadap Ketua DPD RI, Irman Gusman, terlalu prematur. Hal itu dikatakan olehnya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak menjalankan fungsi pencegahan.

Kala itu, lembaga antirasuah di Indonesia tersebut menyatakan Irman menerima suap dari pengusaha gula sebesar Rp100 juta, padahal menurut Rully hal itu adalah gratifikasi bukan suap.

"Ini terlalu prematur karena fungsi pencegahan ini tidak berjalan, bagaimana gratifikasi itu bisa ditindak terhadap perkara yang semestinya bukan perkara suap. Jadi kalau perkara suap itu murni pidana tapi gratifikasi ini ada pengecualian, itu artinya diberikan waktu 30 hari untuk mengembalikan ke KPK," kata Rully dalam acara diskusi Polemik di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (8/12).

KPK juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketika menangkap Irman di rumahnya. Karena Rully menganggap KPK tidak melakukan tindakan pencegahan terlebih dulu, maka OTT yang dilakukan KPK juga dianggap suatu kesalahan dalam pemberantasan korupsi.

"OTT ini kesalahan besar penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Lebih lanjut, kesalahan lain yang dilakukan KPK terhadap kasus Irman menurut Rully, yakni Irman dianggap bersalah karena melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pasal yang digunakan itu, sambung Rully, bertentangan dengan pasal 12 huruf C, yang menyebutkan pemberian gratifikasi tidak dapat dituntut apabila dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari.

"Saya katakan, penerapan Pasal 12 huruf b terjadi kontradiktif terhadap Pasal 12 huruf C. Bahwa di situ ada ketentuan yang menyatakan diberi waktu 30 hari untuk melaporkan, nah diberi waktu 30 hari itu artinya itu tidak disebut sebagai suap," pungkasnya.

Sebagai informasi, Irman divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dia dinyatakan menerima suap dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandi Sutanto dan Memi sebesar Rp100 juta. Suap yang diberikan pada Irman agar mengarahkan CV yang bergerak di bisnis sembako itu mendapat alokasi 1.000 ton gula impor dari Perum Bulog.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...