logo

07/12/18

Pihak Asing Pembantu OPM Ternyata di Negara-negara Ini, Ganti Nama Jadi ULMWP

Pihak Asing Pembantu OPM Ternyata di Negara-negara Ini, Ganti Nama Jadi ULMWP

NUSANEWS - Aksi pembantaian 31 pekerja yang diotaki Organisasi Papua Merdeka (OPM) diyakini banyak pihak tidak terjadi begitu saja.

Diyakini pula, ada campur tangan pihak asing dalam peristiwa keji nan sadis itu.

Pasalnya, OPM yang mengaku bertanggungjawab atas penyerangan itu, disebut mendapat bantuan dari pihak asing.

Akan tetapi, tak satupun mengetahui persis pihak asing mana yang disebut sebagai ‘otak’ di balik penyerangan tersebut.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan dugaan campur tangan pihak asing dalma masalah ini bukan tanpa dasar.

Sebab, kelompok ini sekarang berubah nama menjadi United Liberation Movement West Papua (ULMWP).

Kelompok itu juga tak berkedudukan di dalam negeri. Melainkan berkedudukan di beberapa negara di luar negeri. Salah satunya di Vanhatu

Demikian dibeberkan Kiki dalam konferensi pers di kantornya, Matraman Jakarta, Jumat (7/12/18).

“Vanhatu sangat gencar membantu OPM dalam kemerdekaan mereka,” bebernya.

Selain di Vanhatu, ULMWP juga berkedudukan di New York, Belanda, dan Inggris.

Lebih lanjut, Kiki menegakan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, apapun resikonya Papua harus di pertahankan.

“Saya katakan bahwa ini adalah masalah Papua, bagian dari wilayah NKRI. Jadi apapun risikonya itu harus dipertahankan,” tegasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, indikasi keterlibatan asing dalam pembantaian keji yang bertepatan dengan HUT OPM itu juga dilontarkan sejumlah pihak.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai adanya proksi yang dilakukan agen asing di balik peristiwa keji itu.

“Jangan sampai persaudaraan ini terkoyak hanya karena ada proksi agen asing yang memprovokasi gangguan stabilitas keamanan di Papua,” ujarnya.

Menurut Bobby, di pemerintahan Jokowi saat ini, porsi pembangunan di Papua telah mendapat porsi yang prioritas.

Sehingga, dia mencium ada pihak-pihak yang tidak ingin melihat kemajuan tersebut dengan memprovokasi orang-orang Papua.

“Iyalah kebijakan pemerintah yang mana yang kurang cocok di Papua, tidak dijabarkan sama sekali oleh mereka (OPM). Artinya memang asal mau ribut saja,” bebernya.

Bobby menambahkan, pembangunan sarana jalan Trans Papua merupakan solusi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

“Jalan Trans Papua ini jelas untuk membuka akses kebijakan BBM satu harga. Papua telah memiliki kekhususan yang melebihi di manapun,”

“Papua merupakan darah daging sebangsa dan Tanah Air di Indonesia,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Senada, pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati meyakini bahwa kejadian dimaksud tidak terjadi secara ‘given’ atau begitu saja.

Setiap penyerangan bersenjata di tanah Papua itu diyakini selalu ada dalang di baliknya.

Begitu juga penyerangan yang mengakibatkan tewasnya 31 pekerja pembangunan Jalan Trans-Papua di Distrik Yigi itu.

“Semua peristiwa penembakan di Papua tentu ada dalangnya. Ini harus segera diungkap,” tegasnya.

Pengajar di Universitas Pertahanan (Uhnan) itu memandang, pelaku penyerangan di Nduga memiliki semangat separatisme yang kuat.

Dalam pandangan wanita yang akrab disapa Nuning itu, aparat keamanan perlu berhati-hati dalam menganalisa dan melakukan pengelompokan para pelaku penembakan.

“Apa yang terjadi dalam waktu belakangan ini terkait Papua juga harus diperhitungkan,” imbuh Nuning.

Lebih jauh, dia juga menyarankan agar keterkaitan pihak asing dalam penyerangan tersebut turut didalami. Sebab, tidak sedikit pers asing yang kini berada di Papua.

“Desepsi atau bukan juga harus jelas,” tegasnya.

Menilik pada proses terjadi penyerangan tersebut, Nuning mengkategorikan peristiwa itu sebagai kejahatan luar biasa.

“Menurut saya ini kejahatan extraordinary yang harus diusut tuntas embrionya,” tambah Nuning.

Di sisi lain, Nuning pun meminta publik tak begitu saja menimpakan kesalahan semata-mata kepada TNI, Polri dan BIN.

Alasannya, ada juga unsur depatemen terkait dan pemda setempat yang harus turut dimintai tanggung jawab.

“Jadi tidak pas kalau hanya TNI, Polri, dan BIN saja,” demikian Nuning.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...