logo

05/12/18

Pembantaian 31 Pekerja di Papua Urusan Eksekutif, DPR untuk Apa?

Pembantaian 31 Pekerja di Papua Urusan Eksekutif, DPR untuk Apa?

NUSANEWS - Pembantaian 31 pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok kriminal dan separatis bersenjata di Kabupaten Ndunga, Papua beberapa waktu lalu menjadi ranah eksekutif.

Atas kejadian itu, Komisi I DPR RI diminta memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diklarifikasi.

Akan tetapi, Ketua Komisi I DPR RI Bambang Wuryanto menganggap hal itu masih belum diperlukan.

Demikian disampaikan pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Menurutnya, Presiden sebagai panglima tertinggi pun sudah memberikan pernyatana tegas terkait penanganan pembantaian brutal KKB itu.

“Presiden selaku panglima tertinggi sudah berstatemen memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak. Ini ranah eksekutif dulu,” tegasnya.

Bukan saja Jokowi, para anak buahnya yang memiliki tanggungjawab terkait penanganan KKB itu pun juga sudah menyatakan pernyataan tegas.

“Pak Jenderal Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan juga sudah berstatemen, tidak ada negosiasi. Selesai,” jelasnya.

Bambang Pacul menjelaskan, jika DPR memaks memanggil Panglima TNI, justru dinilainya malah akan menghambat tugas yang sudah diinstruksikan oleh Presiden.

“Ini sudah clear. DPR untuk apa? Ini ranah eksekutif lah,” katanya.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersabar apalagi, TNI, Polri dan kementerian terkait sedang bekerja.

“Presiden selaku panglima tertinggi sudah instruksikan itu, tunggu lah, mereka kerja keras dulu. Masak DPR ngributi. Bikin riweh aja itu,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut Komisi I akan mengundang Panglima TNI terkait masalah tersebut.

Pemanggilan itu, jelasnya, tidak lain untuk membahas langkah-langkah terkait penumpasan gerombolan kelompok kriminal dan separatis bersenjata tersebut.

“Komisi I bisa memanggil Panglima TNI, yes. Tapi hari ini sedang fokus nyelesaikan soal itu dulu.

Karena itu, Bamsoet, panggilan akrabnya justru mempertanyakan penilaian Bambang Pacul itu.

“Memang Bambang Pacul lebih hebat dari Kolonel atau Kombes yang tahu ranah operasi?” tandasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah mengunjungi kawasan Kabupaten Nduga, Papua.

Menurutnya, wilayah itu memang masuk dalam zona merah alias berbahaya.

Jokowi juga sudah menginstruksi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut kasus tersebut.

Jokowi sangat mengerti pembangunan infrastruktur di tanah Papua bukan hal mudah. Selain medan yang berat, banyak tantangan lain yang harus dihadapi para pekerja.

Termasuk yang berisiko mengancam keamanan dan keselamatan mereka. Apalagi di lokasi yang masuk zona merah atau daerah berbahaya seperti Nduga.

Daerah itu merupakan salah satu basis kelompok kriminal separatis bersenjata yang kerap menebar ancaman.

Namun, mantan gubernur DKI itu kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua harus berlanjut.

Sebab, masyarakat setempat membutuhkan infrastruktur tersebut. Harapannya, daerah yang sulit dijangkau bisa lebih mudah diakses.

“Pembangunan infrastruktur di tanah Papua tetap berlanjut. Kita tidak takut dengan hal seperti itu,” ungkap Jokowi.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...