logo

26/12/18

Manuver Kiai Ma'ruf Seret NU Masuk Ranah Politik

Manuver Kiai Ma'ruf Seret NU Masuk Ranah Politik

NUSANEWS - Dalam kunjungannya ke pondok pesantren Al Masthuriyah di Sukabumi, cawapres Ma'ruf Amin menyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak pernah meminta dan mengancam Jokowi dalam memilih calon pendampingnya di Pilpres 2019. PBNU, disebutnya, hanya menawar­kan kadernya untuk menjadi cawapres, mendampingi Jokowi.

Menurut Ma'ruf, saat itu PBNU menawarkan beberapa kadernya untuk menjadi cawapres. Yakni; Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP M Romahurmuziy, kalangan profesional Mahfud MD serta dirinya selaku Rais Aam PBNU. Jokowi pun memilih Ma'ruf Amin.

"Para ulama senior meminta saya menerima tawaran itu. Dengan bismillah, atas dorongan PBNU dan para ulama, saya menerima tawaran itu. Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan. NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya," paparnya.

Pernyataan Ma'ruf yang meminta PBNU harus habis-habisan memenangkan pasan­gan calon nomor urut 01 ini dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. Hal ini jelas bertentangan den­gan Khittah NU sebagai ormas keagamaan. Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzur­riyah muassis alias anak cucu pendiri NU be­berapa waktu lalu menggelar pertemuan.

Pertemuan itu dihadiri KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH AWachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem), KH Abdullah Muchid, KH Ahmad Zahro, MAal-Chafidh, KH Choirul Anam, KH Achmad Dahlan, Nasihin Hasan, Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun.

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumus­kan oleh pendirinya. "Para kiai sedih, menan­gis menyaksikan NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khittah, kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar," tegas juru bicara Komite Khittah , KH Choirul Anam (Cak Anam).

Lantas bagaimana Komite Khittah menang­gapi pernyataan Ma'ruf Amin yang meminta PBNU berjuang habis-habisan memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin? Dan bagaimana Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin me­nanggapi pernyataan Komite Khittah ? Berikut penuturan masing-masing pihak.

IrfanYusuf Hasyim: Yang Ikut Pemilu 2019, PDIP Apa Partai NU Sih? 

Sebagai juru bicara Komite Khittah NU bagaimana Anda me­nanggapi pernyataan Ma'ruf Amin yang meminta PBNU berjuang habis-habisan untuk memenang­kan Jokowi-Ma'ruf? 
Ya kalau permintaan sih boleh-boleh saja, namanya juga dia salah satu calon ya. Menurut saya itu wajar-wajar saja. Tapi kalau dari sudut NU-nya sendiri ya, tidak ada kewajiban untuk memilih satu, bahkan memilih dua pun enggak wajib. Semua terser­ah kepada orang-orangnya.

Banyak yang menilai pernyataan Ma'ruf itu membuat NU terkesan seperti partai. Kalau pandangan Anda bagaimana? 
Ya itulah yang saya lihat selama ini. Ini yang ikut kompetisi PDIP apa partai NU sih? Orang jadi berpikir kayak begitu. Makanya kemudian tidak salah kalau kemudian ada yang namanya Komite Khittah, yang berisikan kiai-kiai yang risau dengan perkembangan NU akhir-akhir ini. Komite itu berharap NU kembali ke Khittah nya semula.

Khittah NU 1926 seperti apa sih isinya? 
Khittah bahwa NU itu tidak ber­politik praktis. Kalau ini kan NU sudah berpolitik praktis, jadi seperti partai politik. Ini yang dirisaukan oleh kiai-kiai sepuh. NU itu terlalu mahal untuk dijadikan jualan poli­tik. Di dalam pelantikan pengurus itu ada yang namanya baiat, atau sumpah yang dibacakan oleh pengurus. Salah satu isinya adalah tidak akan mencalonkan diri, dan tidak bersedia dicalonkan dalam jabatan politik apapun. Itu ada juga di baiat pengurus NU.

Berarti kader NU itu tegas tidak boleh berpolitik ya.. 
Boleh berpolitik, tapi jangan bawa bendera NU. Biarlah NU sebagai jamiyah sosial keagamaan, bukan jamiyah politik.

Artinya begitu masuk politik enggak boleh bawa-bawa NU? 
Iya. Jadi kalau masuk ke politik ya secara personal saja. Enggak akan mengatasnamakan pengurus NU, enggak mengatasnamakan apa saja yang berhubungan dengan NU.

Bisa dijelaskan enggak batasan­nya? 
Misalnya, Anda jadi ketua atau pengurus NU nih, terus mau ke politik. Ya sudahlah, berhenti jadi pengurus, setelah itu enggak usah bilang, 'saya ini orang NU, pilihlah saya'. Sudah lepas semuanya. Itu pun artinya Anda masih menyalahi janji waktu dilantik sebagai pengurus. Karena salah satu janji ketika pelantikan pengurus adalah tidak akan mau dicalonkan, dan mencalonkan diri untuk jabatan politik apa pun. Salah satu sumpah­nya itu.

Kalau sudah membawa nama NU begitu sebetulnya ada sanksi yang tegas enggak? 
Kalau kita baca anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) itu sudah jelas. NU itu bukan partai politik, sehingga tidak harus bermain di politik praktis seperti sekarang ini. Larangannya sebetulnya sudah jelas. Tapi oleh beberapa pengurus NU itu sekarang diartikan lagi. Namanya pembenaran ada saja lah. Tapi kalau kita mau jujur baca aturan yang ada, ya seperti itu lah.

Berarti langkah Ma'ruf Amin nyalon sebagai wapres ini sudah menyalahi atuaran dong? 
Kalau bagi pandangan sebagaian besar kiai NU itu salah. Tapi kalau bagi beliau mungkin benar, menurut beliau benar.

Lalu karena sudah jelas salah bagaimana? 
Saya ikut apa yang dikatakan kiai-kiai dalam Komite Khittah, ayolah NU kembali ke garisnya semula. Enggak usah ditarik ke kiri atau pun ke kanan. Biarkan lurus dijalurnya. NU kan sudah punya rel tetap, sudah punya trek tetap, enggak usah ditarik ke kiri dan ke kanan.

Ini kan arahnya sudah ke politik praktis. Kalau menurut Anda perlu ada pergantian enggak di PBNU? 
Bukan pergantianlah, kita kemba­likan arahnya. Jika untuk mengem­balikan arahnya itu harus lakukan pergantian, ya itu tergantung dari NU itu sendiri. Intinya itu bagaimana baliknya ke rel semula. Kalau bisa dikembalikan tanpa ganti masinis ya enggak apa-apa. Kalau harus ganti masinis untuk mengembalikan ke relnya, ya apa boleh buat. Yang pent­ing bagaimana NU segera kembali ke jalurnya saja.

Ada imbauan enggak buat Ma'ruf Amin karena kan sudah bawa-bawa NU nih? 
Enggak lah. Saya kan anak muda, masa harus menyampaikan pesan ke beliau. Enggak pantaslah. Tapi yang jelas saya berharap NU bisa segera kembali ke jalurnya. Bagi para nah­diyin, para warga NU, dalam memilih presiden, memili dan wakil rakyat, harus sesuai dengan hati nuraninya, sesuai prestasi dari masing-masing calon. Jangan karena perintah dari orang lain. Untuk jamiyah NU me­mang biasanya mengikuti tokoh pa­nutannya. Tapi sekarang ini kita lihat dulu lah, kita perhatikan baik-baik. Yang benar kita ikuti, yang enggak benar ya jangan kita ikuti.

Ace Hasan Syadzily:  Khittahnya, NU Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Bangaimana Anda menanggapi pernyataan Komite Khittah NU yang mengharapkan agar Ma'ruf Amin tidak menyeret-nyeret PBNU masuk dalam politik praktis? 
Ya saya kira secara organisatoris ya, NU sesuai dengan khittahnya memang seharusnya tidak berpolitik praktis. Namun demikian kita harus tahu, bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah satu-satunya cawapres yang berasal dari kalangan nahdliyin. Dan beliau ba­gaimanapun adalah Rais Aam Syuriah NU, sebuah institusi tertinggi di kepen­gurusan NU, yang menurut saya perlu dihargai keberadaannya. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah penghargaan tertinggi buat kader Nadhatul Ulama, yang ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itu sebagai satu-satunya cawapres yang berasal dari NU, maka seharusnya semua kalangan dari NU memiliki kewajiban moral un­tuk sepenuh hati mendukung beliau.

Jadi Anda sepakat dengan pernyataan Ma'ruf Amin yang meminta agar PBNU all out meme­nangkan Jokowi-Ma'ruf? 
Ya konsekuensinya seharusnya demikian. Karena bagaimanapun walau sudah non aktif sebagai Rais Aam NU, Kiai Ma'ruf adalah simbol ulama, ulama yang memiliki otoritas tertinggi di kalangan NU, ya tentu ini kesempatan bagi NU untuk me­megang tampuk kekuasaan politik di Indonesia.

Tapi kalau seperti itu PBNU jadi seperti mesin partai, sementara PBNU itu ormas Islam yang dida­lamnya diamanatkan khittah agar tidak ikut-ikutan berpolitik? 
Itu yang saya bilang tadi, secara organisatoris NU memang sesuai khit­tahnya tidak boleh berpolitik praktis. Namun demikian kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah Rais Aam Syuriah NU yang secara simbolik merupakan pe­megang otoritas tertinggi di NU.

Kalau seperti itu jadi bertentan­gan dong dengan Khittah NU? 
Ya secara kelembagaan saya kira memang NU harus netral. Tetapi kan secara kultural, secara simbolik, siapapun warga NU seharusnya ber­bangga jika kader terbaiknya, yaitu Kiai Ma'ruf Amin bisa memegang kekuasaan sebagai wakil presiden.

Satu sisi kan Anda bilang harus netral, tapi di sisi lain harus all out men­dukung. Bisa dijelaskan maksudnya? 
Begini. Di dalam dunia politik itu NU tentu harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Namun kan kita tidak bisa melepaskan begitu saja kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan itu. Bagi NU sendiri ini saatnya untuk dapat berkiprah, dengan menempatkan kadernya. Apalagi Kiai Ma'ruf adalah Rais Aam Syuriah NU, maka mencip­takan kemasalahatan umat dan bangsa itu terbuka buat NU mewujudkannya.

Bukannya nanti malah membuat risau umat kalau NU terus-terusan diseret-seret ke panggung politik praktis?
Ya saya katakan secara institusi NU tidak berpolitik. Tetapi bahwa di antara paslon yang memiliki orisi­nalitas NU adalah Kiai Ma'ruf Amin. Beliau adalah Rais Aam Syuriah NU meskipun saat ini non-aktif.

Sejauh ini bagaimana dukungan NU terhadap paslon 01? 
Sebagaimana yang tercermin dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel, justru dukungan terbesar yang diberikan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf itu dari kalangan NU.

Tapi kan ada beberapa tokoh NU juga yang merapat ke Prabowo- Sandi, dan ada Komite Khittah yang dibentuk pasca Ma'ruf Amin maju sebagai cawapres. Sebab dalam AD/ART PBNU konon Rais Aaam itu diharamkan mencalonkan atau dicalonkan. Itu bagaimana? 
Ya saya kira hak setiap warga nah­dliyin menentukan pilihan politiknya. Cuma, jika ada kader NU yang di­calonkan menjadi cawapres, kenapa kita tidak mendukung. Ini kan bagian dari ukhuwah nahdliyin, ukhuwah per­saudaraan nahdliyin untuk bagaimana kesempatan kalangan nahdliyin be­rada dalam tampuk kekuasaan, dengan menjabat calon wakil presiden. Ini kesempatan yang luar biasa bagi NU sendiri. Menurut saya kesempatan ini jangan sampai disia-siakan.

Meski ada kondisi seperti itu, be­rarti timses tetap yakin dukungan NU akan solid ya? 
Sangat. Saya kira masyarakat NU sudah sangat cerdas ya untuk menen­tukan pilihan politiknya, dalam kon­teks Pemilu 2019. Tapi sekali lagi saya tegaskan, secara kelembagaan, secara institusi NU kembali ke khittah, tidak berpolitik praktis. Tapi secara faktual kami melihat bahwa tidak ada yang lebih original kecuali Kiai Ma'ruf Amin ini dari calon yang ada itu. Saya sebagai juru bicara Pak Jokowi, tentu berharap NU bisa sepenuhnya mendukung Jokowi-Ma'ruf. Karena kader NU-nya justru digandeng oleh Pak Jokowi sebagai cawapres.

Kalau ada nahdliyin yang men­dukung paslon 02 bagaimana? 
Yaitu hak politik setiap orang, hak politik setiap warga negara. Namun kan kita juga harus melihat fakta, bahwa dalam kerangka politik nahdliyin tentu lebih baik jika mendorong dan mendu­kung satu-satunya pasangan yang ada kader terbaik NU-nya. ***

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...