logo

19/12/18

Kontroversi Dua Jari, Pengamat: Anies Bukan Politikus Bodoh

Kontroversi Dua Jari, Pengamat: Anies Bukan Politikus Bodoh

NUSANEWS - Pose Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengacungkan dua jari saat menghadiri Rakernas Partai Gerindra menuai kontroversi.

Tindakan Anies diduga melanggar UU Pemilu karena menghadiri acara partai yang menghadirkan capres Prabowo Subianto. Bahkan, Anies sempat mengacungkan dua jari yang disebut-sebut sebagai simbol dukungan kepada capres Prabowo.

Pengamat Politik Arief Susanto menyatakan Bawaslu perlu menyelidiki ini walaupun memang simbol dapat berarti apapun.

Terlebih, Anies melakukan hal tersebut di acara partai politik yang sempat memenangkan Anies di Pilgub 2017.

“Saya kira cukup naif kalau ada yang menyebut itu bahwa ‘oh simbol yang sama itu bermakna Jakmania’ itu kan terikat pada konteks ya. Anies paham dan Anies itu bukan politikus bodoh ya,” jelasnya saat dihubungi, Selasa (18/12).

Menurutnya, sudah seharusnya Anies berhati-hati dalam bersikap karena dia adalah pejabat publik.

Arief mengakui sebagai pejabat publik apapun simbol yang disampaikan haruslah dipikirkan terlebih dahulu.

“Semua pejabat publik bukan cuma Anies ya, memang musti harus serius, harus berhati-hati membuat separasi antara peran politik yang berarti pemihakkan terhadap salah satu kubu,” tegas Arief.

Arief menyatakan peluang kecerobohan Anies akhirnya dipolitisasi sehingga para lawan politiknya dapat menyebut ini menjadi ketidaknetralan seorang gubernur. Sehingga, ada beberapa pengalihan isu seperti lambang tersebut adalah ungkapan euforia kemenangan Persija yang belum selesai.

“Tapi jelas politisasi itu dibuka kesempatannya sendiri oleh Anies lewat kecerobohannya itu tadi. Tentang maksud ya hanya Anies yang bisa jawab,” ucapnya.

Anies Baswedan telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Ormas Garda Nasional untuk Rakyat.

Ormas ini mendatangi kantor Bawaslu dan melaporkan Anies atas sikapnya menghadiri Rakernas Partai Gerindra di Sentul, Bogor.

Pasalnya menurut mereka Anies telah melanggar pasal UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 281 ayat 1 tentang pejabat publik yang harus cuti saat melakukan kampanye.

Bagi mereka Anies mencontohkan hal yang buruk oleh pejabat publik. Apalagi berstatus Gubernur DKI Jakarta yang menjadi barometer kepemerintahan daerah Indonesia.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...
Loading...