logo

22/12/18

KKP Klaim Sukses Berantas Illegal Fishing

KKP Klaim Sukses Berantas Illegal Fishing

NUSANEWS - Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) disebut-sebut menjadi salah satu keberhasilan pemerintah. Sepanjang tahun 2018 ini saja misalnya, Satuan Tugas  Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang berada di bawah Komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah berhasil menangkap 106 kapal ilegal dengan bendera kapal dari berbagai negara. 

Dari jumlah tersebut, 54 kapal berbendera Indonesia, 38 kapal berbendera Vietnam, 8 berbendera Filiphina, 5 berbendera Malaysia dan 1 berbendera Togo.

“Bendera ini tidak mencerminkan asal negara dari kapal-kapal tersebut. Mayoritas memang mencerminkan asal negara, tapi kadang ada bendera Malaysia nelayannya Thailand, ada Myanmar. Seperti satu kapal berbendera Togo ini, pasti bukan kapalnya Togo. Pasti kapal dari Asia juga. STS-50 itu memang yang dipakai bendera Togo. Tapi di kapalnya ada delapan bendera lainnya,” jelas Menteri Susi di Jakarta (21/12).

Terlepas dari asal kapal-kapal tersebut, Menteri Susi menyampaikan apresiasi atas kinerja Satgas 115 bersama seluruh elemen yang terlibat baik dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Polisi Air dan Udara (Polairud), TNI AL, Kejaksaan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan sebagainya.

Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik berbagai pihak, tercatat 134 perkara berhasil ditangani langsung oleh Satgas 115. Perkara itu terdiri dari 76 kasus Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), 48 kasus multidoor (penegakan hukum dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan), dan 10 kasus advokasi nelayan kecil.

Dari total perkara, 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap, 9 perkara masih dalam tahap pemeriksaan pengadilan, dan sisanya masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

“Total potensi pemasukan negara dari pidana denda adalah sebesar Rp24,951 miliar dan Rp28,933 miliar dari hasil pelelangan barang bukti ikan hasil rampasan,”katanya.

Menteri Susi yang didampingi Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa dan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas 115 Laksdya TNI Wuspo Lukito.

Keberhasilan ini juga terlihat dari berkurangnya temuan kapal illegal fishing dari tahun 2017 yang mencapai 294 kapal menjadi 106 kapal di tahun 2018 atau berkurang 65 persen. Temuan ini mengindikasikan berkurangnya aktivitas IUUF di Indonesia, terutama oleh kapal ikan berbendera asing.

Menurut Menteri Susi, penenggelaman kapal akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai metoda pemusnahan barang bukti kapal pelaku ilegal fishing. Meskipun penenggelaman terus dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan efek jera (deterrent effect), sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku IUU Fishing dapat dikatakan masih rendah.

“Vonis pidana tertinggi yang pernah dijatuhkan atas kasus yang ditangani oleh Satgas 115 adalah sanksi penjara selama 3 tahun dari maksimal pidana penjara dalam Undang-undang Perikanan selama 6 tahun (Pasal 93 UU Perikanan). Tidak optimalnya hukuman pidana yang dijatuhkan juga disebabkan oleh ketentuan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang melarang hukuman badan terhadap pelaku asing,” paparnya.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...