logo

05/12/18

Kapitra Ampera: Ulama Itu Harus Menyebarkan Kebaikan, Berbicaralah dengan Halus dan Lembut

Kapitra Ampera: Ulama Itu Harus Menyebarkan Kebaikan, Berbicaralah dengan Halus dan Lembut

NUSANEWS - Mantan Pengacara Habib Riziq, Kapitra Ampera menyesalkan pernyataan Habib Bahar yang telah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mengatakan Jokowi banci.

“Tidak pantaslah kata- kata itu dikeluarkan. Ulama itu harus menyebarkan kebaikan,” kata Kapitra Ampera saat dihubungi Pojoksatu.id, Rabu (5/12)

Menurut Kapitra, ungkapan sekasar itu tidak layak dilayangkan kepada seorang pemimpin. Apalagi pemimpin yang dihina masi satu keimanan yaitu islam.

“Jokowi itu bukan orang kafir dia itu orang islam. Beribicarah dengan cara halus dan lembut. Begitu seorang Habib,” sindir Kapitra.

Karena itu, lanjut Kapitra, ia menyarankan kepada pihak berwenang, kalau memang dalam pernyataan Habib Bahar itu ditemukan tindak pidana. Maka, pihak kepolisian segera mengusutnya.

“Kalau memang hinaan ya harus diproseslah. Ini kewenangan polisi,” tegas Kapitra.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus kasus ini, setidaknya terdapat dua laporan yang ditujukan pada Bahar Smith

Laporan tersebut ada di Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Laporan di Bareskrim dibuat oleh La Komaruddin dengan bukti nomor LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tertanggal 28 November 2018.

Di Polda Metro Jaya, calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid juga turut melaporkan Bahar. Ceramah Bahar yang dipermasalahkan Muannas adalah, ‘Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu’. Laporan atas Bahar Bin Smith di Polda diterima dengan nomor TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018.

Bahar diduga melanggar sesuai pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun penjara.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...