logo

20/12/18

Heboh Pemotongan Nisan Salib, Sultan Gelar Jumpa Pers dan Minta Maaf

Heboh Pemotongan Nisan Salib, Sultan Gelar Jumpa Pers dan Minta Maaf

NUSANEWS - Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Albertus Slamet Sugihardi atas peristiwa pemotongan salib nisan di Purbayan, Kotagede, Kota Jogja. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar jumpa pers di Balai Kota Jogja.

Sultan menilai ada tiga hal yang secara kultural harusnya dipahami oleh masyarakat. Pertama, Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono, Topo Sliro dan Sitik Edeng.

Sultan menyebutkan warga juga melayat bahkan ikut mengantar jenazah almarhum ke pemakaman.

“Warga melakukan itu tanpa membedakan asal-usul dan agama. Almarhum selain memimpin koor (paduan suara) juga aktif di kegiatan warga. Makanya warga berpartisipasi melayat sampai ke makam,” kata Sultan.

Kondisi masyarakat dalam peristiwa pemakaman dalam kondisi guyup dan rukun, lanjut Sultan. Yang menjadi isu adalah salib yang terpotong. Prinsip Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono ini tidak dijalankan.

“Ini pembelajaran bagi semua, bagi saya. Bahwa agama dan simbol keagamaan dijamin dalam konstitusi. Itu kesimpulan yang saya ambil berdasarkan dialog dan pengetahuan yang saya pahami,” kata dia.

Dalam konteks ini, lanjut Sultan, masyarakat kurang tanggap, hanya memikirkan bentuk praktis untuk kompromi.

“Kesepakatan warga itu baik, untuk menjaga harmoni di masyarakat. Itu dihargai. Tapi pembina wilayah harus ingat, kalau ada yang bertentangan dengan UU, diberitahu agar tidak keliru,” kata dia.

Kasus Kotagede menjadi viral karena dalam penerapan peristiwa itu menimbulkan prasangka intoleransi ataupun memojokkan seseorang yang tidak bisa punya pilihan lain.

“Hal itu terjadi karena pemahaman warga belum tentu sama ketika melihat keadaan dan kondisi faktual yang ada. Belum tentu dipahami secara kronologis,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sultan menerangkan memang ada kesepakatan antara warga dengan keluarga Slamet. Namun yang viral dan menjadi isu justru gambar salib yang dipotong. Kami memahami dan mengerti aturan konstitusi, tapi belum semua bisa paham masalahnya,” kata Sultan.

Adanya surat kesepakatan (warga dan keluarga) dasarnya adalah komitmen kebersamaan agar tidak menimbulkan gejolak. “Itu dilakukan karena waktu dan kondisi yang terbatas. Kesepakatan itu diambil tapi ada yang terlupa, yakni aspek kultural Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono, Meskipun sebenarnya warga tidak mau seperti itu,” demikian Sultan.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...
Loading...