logo

19/12/18

Habib Bahar Ajukan Penangguhan Penahanan

Habib Bahar Ajukan Penangguhan Penahanan

NUSANEWS - Pendiri Majelis Pembela Rasulullah, Habib Bahar bin Smith, resmi ditahan penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan anak-anak.

Terkait penahanan itu, Kuasa Hukum Bahar bin Smith, Azis Yanuar mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan surat penangguhan penahanan untuk Bahar bin Smith.

"Langkah selanjutnya kami sudah ajukan permohonan penangguhan penahanan," ujar Azis saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Azis menekankan, upaya penangguhan penahanan tersebut lantaran meyakini kliennya tersebut akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang membelenggunya. Selain itu, ia menuturkan, pengajuan penangguhan penahanan agar kliennya tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

"Supaya beliau bisa tetap aktivitas seperti biasa dan beliau juga kooperatif," ucap Azis.

Kasus ini bermula saat adanya laporan terhadap Bahar bin Smith ke Polres Bogor dengan nomor laporan LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res Bgr tertanggal 5 Desember 2018.

Dalam laporan tersebut, Habib Bahar diduga telah menganiaya terhadap dua anak berusia 17 dan 18 tahun di Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada video yang beredar, dua anak itu dipukul lantaran mengaku sebagai habib.

Atas perbuatannya, Habib Bahar dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 170 jo 351 jo Pasal 333 jo 55 KHUP jo Pasal 80 UU 35 Tahun 2014‎ tentang Perlindungan Anak.

Selain dugaan penganiayaan anak, Bahar bin Smith juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo karena dalam ceramahnya menyebut Jokowi seorang "banci".

Bareskrim Polri menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlapor selama kurang lebih 11 jam. Saat ini, Habib Bahar belum ditahan oleh polisi.

Atas perbuatannya, Habib Bahar dijerat Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 45 juncto Pasal 28 Ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 207 KUHP.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...