logo

20/12/18

Ekonomi Digital, Pemerintah Masih Terlena dengan Hak Perlindungan Konsumen

Ekonomi Digital, Pemerintah Masih Terlena dengan Hak Perlindungan Konsumen

NUSANEWS - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pada 2019 fenomena ekonomi digital makin terasa. Hampir semua sisi ekonomi mikro tersentuh ekonomi digital ini. Konsumen pun sebagai pengguna akhir ekonomi digital, dengan berbagai turunannya, makin gandrung dibuatnya.

"Harus diakui kehadiran dan eksistensi ekonomi digital makin membuat aktivitas konsumen makin mudah, murah, efisien dan ekonomis. Oleh karena itu, ekonomi digital telah memberikan kontribusi ekonomi makro secara signifikan," ucapnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/12).

Tulus menerangkan, ekonomi digital pada 2025 diprediksi akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp730 triliun. Menurut Google Temasek Economy SEA, Indonesia menjadi negara tercepat dan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Lebih lanjut, ia menerangkan, fenomena ekonomi digital pada titik tertentu merupakan wujud disruptif ekonomi; adalah sebuah fenomena yang tak bisa dihindari. Selain itu, ekonomi digital juga mempunyai lompatan positif untuk peradaban manusia secara keseluruhan.

"Dan pada sisi mikro membuat aktivitas kehidupan manusia semakin mudah, murah, dan cepat," sambungnya.

Namun ironisnya, kata Tulus, dalam konteks perlindungan konsumen, negara belum terlalu hadir.

"Negara tampak terbius dengan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi terlena dengan aspek perlindungan konsumen, yang jelas-jelas merupakan entitas utama dalam ekonomi digital ini," pungkasnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...