logo

22/12/18

Denny Siregar Sebut Kubu Prabowo-Sandi Hanya Pemimpi, Soal Freeport

Denny Siregar Sebut Kubu Prabowo-Sandi Hanya Pemimpi, Soal Freeport

NUSANEWS - Ramai-ramai memperdebatkan Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) persero, yang mampu memenuhi pelunasan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) dengan Freeport McMoran, ada postingan ringan terselip sindiran yang dicuitkan oleh pegiat sosial media Denny Siregar.

Kata-kata itu dia tujukan kepada kubu pendukung calon pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi yang antusias menyerang pemerintahan yang dianggap Perebutan tambang Freeport bukan hal yang membanggakan.

"Pelunasan Freeport oleh Inalum hari ini memang tidak akan membuat pendukung @prabowo akhirnya memilih @jokowi karena mereka sudah cinta mati. Tapi swing voters akan melihat dengan nurani, bahwa ada yang beda dengan presiden yang ini, ia bekerja dengan hati. Sedang satunya pemimpi," cuit akun @dennysiregar7, Sabtu (22/12).

Bahkan, yang membuatnya heran adalah para kubu oposisi sengaja mengalihkan isu Freeport dengan persoalan Muslim Uighur yang berada di China. Bagi dia, kubu Prabowo-Sandi tidak kreatif hendak mengalihkan isu.

"Baru tahu gua, kalau demo di Kedubes China itu memang diatur waktunya supaya bersamaan, untuk menenggelamkan berita @jokowi berhasil membayar lunas 51 persen Saham @IDFreeport. Mbok ya cari model yang lebih kreatif, masak demoooo mulu dari tahun Kim Jong Un main pentil," ujarnya.

Di lain pihak mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu, yang kerap mengkritik pemerintah, justru kali ini dia memberikan apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, turut menanggapi serta menjelaskan alur perjuangan pemerintah untuk merebut tambang Freeport. Menurut dia, Perebutan itu sudah dilakukan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pada 2009, Indonesia mengundangkan UU No. 4 Thn 2009 yang isinya mengubah bentuk KK menjadi bentuk izin usaha. Freeport tidak bisa lagi disejajarkan dengan pemerintah. Kontrak Freeport harus dilakukan dengan badan usaha yang berbisnis dalam lapangan perdata atas izin pemerintah kita," tulis akun @mohmahfudmd.

"Setelah keluar UU No. 4 Thn 2009, Freeport masih ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya tapi gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya Pemerintahan Jokowi pun kesulitan juga, tapi akhirnya bisa selesai: 51 persen Saham kita miliki," jelasnya.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...