logo

20/12/18

Bukan Hanya Soal Regulasi Telekomunikasi, BRTI Juga Harus Rambah Internet

Bukan Hanya Soal Regulasi Telekomunikasi, BRTI Juga Harus Rambah Internet

NUSANEWS - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melantik anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Badan Regulasi Telekomunikasi (KRT-BRTI) Periode 2018 – 2022, kemarin. Keanggotaan ini dipimpin oleh Ismail yang merangkap sebagai Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI).

Sejalan dengan hadirnya era internet, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menekankan bahwa fokus BRTI bukan lagi hanya telekomunikasi, tetapi harus beradaptasi dengan internet.

"Bagaimana kita akan menatanya, itulah tantangan kita ke depan. Berubahnya teknologi mengakibatkan regulasi juga berubah dan arahnya ke IT base sekarang dan internet protocol," jelas Rudiantara.

Dengan begitu, BRTI juga mengambil peran dalam membuat regulasi penyedia layanan internet over the top (OTT) yang mencakup konten dan pemberitaan di lini masa.

"Itu bisa dilihat dari sisi telekomunikasinya bisa juga dari UU ITE. Itu nanti kalau berat UU ITE-nya nanti dibawa ke Aptika, tapi kalau berat di telekomunikasinya bisa dibawa ke BRTI," kata Rudiantara.

BRTI, sambungnya, kini bisa lebih fokus dengan persoalan seputar kepelangganan. Salah satu regulasi yang telah dijalankan adalah masa registrasi kartu SIM Prabayar. Akan tetapi, pemberlakukan registrasi kartu SIM masih kedapatan kasus penipuan dan spam. Untuk itu, Rudiantara ingin membuka layanan pusat aduan guna mempercepat prosedur penindakan aduan dari masyarakat.

"Kedua, layanan kepada pelanggan memperhatikan pelanggan berarti kan masyarakat juga harus lebih fokus. Artinya lebih mudah menindak sms spam, saya gak bisa cegah tapi memprosesnya lebih cepat. Sangat ingin coba bukan hanya call center bukan hanya lewat Twitter tapi semua kanal dibuka jadi kita melayani masyarakat lebih cepat lagi," bebernya.

Di sisi lain, I Ketut Prihadi Kresna, anggota dari unsur masyarakat, mengatakan bahwa BRTI juga akan menghadapi beban untuk mengeluarkan regulasi terkait konsolidasi atau merger antar perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan industri telekomunikasi yang sehat. Sejalan dengan perintah Rudiantara, Prihadir Kresna mengatakan, regulasi konsolidasi industri operator menjadi tugas jangka pendek.

"Seperti yang pak menteri sebutkan, kita lagi buat aturan soal konsolidasi industri operator mau itu seluler, startup dan lain-lain. Intinya, konsolidasi melibatkan spektrum frekuensi radio dan penomoran karena itu sumber daya terbatas. itu yang kita fokuskan ke depan," tambah Kresna.

Selebihnya, BRTI juga akan mengemban regulasi yang terkait dengan teknologi masa depan. Seperti 5G dn Internet of Things (IoT). Maka dari itu, Rudiantara menegaskan bahwa kini BRTI harus melakukan pendekatan lebih ke arah membangun regulasi yang diperlukan saja. Sehingga tidak hanya sekedar membuat aturan kebijakan.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...
Loading...