logo

22/12/18

BPN Papua Diadukan ke Kementerian Agraria Jika Tak Serahkan Dokumen Perusahaan Sawit

BPN Papua Diadukan ke Kementerian Agraria Jika Tak Serahkan Dokumen Perusahaan Sawit

NUSANEWS - Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat Papua kecewa berencana melaporkan kinerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Hal itu akan mereka lakukan kalau BPN Provinsi Papua tetap tak mau menyerahkan sejumlah dokumen berisi perusahaan perkebunan sawit maupun hak pengusahaan hutan yang beroperasi di Papua, khususnya Kabupaten Keerom. Majelis Komisioner Komisi Informasi Papua dalam amar putusan menyatakan permohonan Yayasan KIPRA atas informasi perusahaan dikabulkan. Artinya, BPN Papua seharusnya menyediakan informasi yang diminta Yayasan KIPRA.

KIPRA juga menilai BPN Provinsi Papua tidak profesional. Mereka menganggap BPN meremehkan sidang-sidang dari komisi informasi. Hal ini ditandai dengan berulangkali mereka tidak hadir dalam sidang tanpa alasan. Kalaupun hadir dalam sidang, tanpa membawa surat kuasa.

"Kasus ini bermula saat kami mengajukan permintaan informasi ke Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Papua secara resmi pada tanggal 07 Maret 2018 untuk sejumlah dokumen perusahaan perkebunan sawit maupun HPH yang beroperasi di Papua, kabupaten Keerom," kata Direktur KIPRA Papua Irianto Jacobus di Jayapura.

Namun, kata dia, dokumen yang diminta KIPRA tak dipenuhi oleh BPN dengan alasan dokumen tersebut adalah dokumen yang dikecualikan berdasarkan Perka BPN Nomor 6 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Padahal, katanya, langkah KIPRA sudah sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, sesuai mandat lembaga, visi, misi serta program yang sedang dikerjakan oleh KIPRA, kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan tujuan program menjadi penting serta harus diperoleh dalam upaya menjalankan program advokasi.

"Hal ini juga demi terwujudnya transparansi informasi oleh badan publik, maka sejalan dengan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat sipil baik secara individu, kelompok ataupun institusi diberikan ruang dan hak memperoleh informasi tersebut yang diatur proses serta tahapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Dikatakan Jacobus, perlu ada tekanan dan pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja dari oraganisasi perangkat daerah.

"Adanya keterbukaan informasi dari badan publik akan mendorong tingkat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dari berbagai pihak dalam menciptakan good and clean governance," kata dia.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...
Loading...