logo

26/11/18

Tjahjo Kumolo: Perekaman Data e-KTP Baru 97 Persen, Masih Ada 4 Juta Orang Yang Memiliki KTP Ganda

Tjahjo Kumolo: Perekaman Data e-KTP Baru 97 Persen, Masih Ada 4 Juta Orang Yang Memiliki KTP Ganda

NUSANEWS - Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus bekerja untuk me­mutakhirkan data pemilih Pemilu 2019. Pekan lalu, Kemendagri masih menemukan 4-5 juta pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda.

Sebelumnya Komisioner KPU Viryan Azis memaparkan, lem­baganya per 15 November lalu telah menyelesaikan pencatatan data pemilih sebanyak 191 juta. Jumlah ini terdiri dari 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri. Data ini merujuk pada data pemilih di 28 provinsi yang sudah menyelesai­kan pemutakhiran data.

Hingga pekan lalu KPU men­catat, masih ada 23 kabupaten/ kota yang masih mengalami pe­nundaan pelaksanaan pemutakh­iran data pemilih. Ke-23 kabu­paten/kota itu tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Lantas bagaimana perkembangannya hingga kini? Apakah masih banyak ditemukan KTP gan­da? Berikut penuturan lengkap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Bagaimana perkembangan pemutakhiran data pemilih saat ini? 
Ya saya kira data dewasa kurang lebih ada 191 juta orang. Akan tetapi kami akui perekamannya baru 97 persen karena masih ada 4 juta yang memiliki KTP ganda.

Lantas bagaimana itu un­tuk menyelesaikan persoalan pemilih yang memiliki KTP ganda? 
Ya, tolonglah masyarakat proaktif ketika punya dua e-KTP atau KTP pastikan dia tinggal di mana, RT berapa, dan RW berapa itu mesti ada. Yang kedua usia dewasa tanggal 17 April nanti sudah kami rekam na­manya dan tinggalnya di mana. Tolong mulai Januari ini mereka sudah merekam e-KTP supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

Kemudian KPU sudah menda­ta karena ini kewenangan KPU. Jika Desember 2017 sudah me­nyerahkan 263 juta data yang su­dah dimilikinya, baik itu dewasa nanti akan dicoklis oleh KPU. Jadi DPT itu kewenangan penuh KPU. Jika sampai Desember diundur kami bersama Dukcapil dan tim data kami merapat ke KPU guna membantu untuk menyinkronkan nama-nama. Jangan sampai hak warga negara yang sudah dewasa tidak bisa menggunakan haknya.

Tapi hingga kini buktinya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dirinya belum bisa mencetak e-KTP meski dia sudah merekam dan sudah punya suket. Bagaimana itu? 
Saya kira tidak ada alasan lagi kalau daerah mengatakan tidak bisa mencetak e-KTP. Toh blangkonya ada hanya karena mungkin antrean panjang, listrik mati, atau mesin eror. Seperti beberapa waktu lalu saya ke Papua mereka yang datang cukup bagus, 60 persen datang untuk merekam.

Jika mesinnya rusak dan sumber daya manusiannya tidak ada apakah bisa mencetak e-KTP di tingkat kecamatan? 
Ya bisalah. Misal saja seseorang tinggal di Jakarta ataupun kebetulan lagi main ke Jakarta mau berkunjung (mengurus E-KTP) ke Dukcapil Pusat silakan. Toh di seluruh Indonesia (Dukcapil) itu ada. Setiap hari datang Jadi jika mungkin SDM di daerah sulit bisa langsung ke kami.

Terkait pemilih di luar negeri sejauh ini apakah Kemendagri sudah jemput bola untuk mendata? 
Kalau di Hong Kong, Arab Saudi, dan Malaysia, tim kami sudah ke sana. Tapi memang belum maksimal baru 60 persen yang bisa datang merekam. Di kota-kota besar itu yang sulit, namun kalau di kota-kota kecil semua bisa.

Artinya masih ada yang belum terdata? 
Ya yang tidak proaktif itu (yang belum terdata). Jadi yang tinggal di luar negeri tolonglah segera hubungi KBRI-nya su­paya dia bisa merekam.

Imbauan Kemendagri men­jelang Pemilu 2019 apa? 
Memasuki pileg dan pilpres ini mari kita lawan yang na­manya racun demokrasi seperti SARA dan politik uang. Kedua kampanye caleg maupun timses capres jangan berujar kebencian, fitnah, dan SARA. Jadi yang seperti itu harus kita lawan. Sebab hal demikian adalah racun demokrasi. Mari kita tingkatkan partisipasi pemilih supaya mak­simal mengingat target KPU itu 78 persen. Mari kita ajak semua calon tim sukses semua capres dan cawapres untuk selalu kam­panye adu program, konsep, dan gagasan.

Bagaimana pengganti Bupati Pakpak Bharat yang beberapa waktu lalu terkena OTT KPK? 
Kalau yang bersangkutan ditahan maka kami segera siap­kan pejabatnya agar tidak ada kekosongan pimpinan di daerah tidak lebih dari 24 jam. SK akan kami siapkan dan kami serahkan pada Gubermur Sumatera Utara. Seingat saya wakil bupati ko­song, mungkin sekdanya kita plt kan sebagai plt Bupati.

Imbauan Anda kepada se­mua kepala daerah mengin­gat sudah mencapai ratusan kepala daerah yang tersang­kut kasus korupsi? 
KPK baru saja menyampai­kan pernyataan sudah 100-an kepala daerah OTT KPK, be­lum pejabat lainnya. Harusnya sebagai pengingat diri saya dan semua pejabat di lingkungan Kemendagri sampai daerah un­tuk hati-hati terkait area rawan korupsi yang khususnya melipu­ti Perencanaan Anggaran, hibah, bansos, retribusi pajak, mekan­isme pembelian barang dan jasa, mark up proyek atau jual beli proyek. Di samping masalah narkoba dan mencermati gelagat perkembangan yg kaitan dengan radikalisme dan macam macam terorisme. ***

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...