logo

25/11/18

Rizal Ramli Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Liberal

Rizal Ramli Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Liberal

NUSANEWS - Ekonom Rizal Ramli mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI lebih baik dibatalkan, Sebab Paket Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu mencerminkan ideologi liberal.

Cerminan ideologi liberal, kata dia, karena jajaran menteri bidang perekonomian di belakang Jokowi menganut paham ekonomi liberal.

"Saya kira lebih bagus dibatalkan, cuma banyak menterinya memang ideologinya liberal. Sementara Pak Jokowi, dilihat dari pidato-pidatonya dulu sih, kan soal Nawacita, Trisakti, itu kan tidak liberal," ujar Rizal saat ditemui di Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Sabtu (24/11).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menyoroti kebijakan memperbolehkan perusahaan asing menguasai 100 persen investasi di 54 bidang.

Rizal mengatakan kebijakan ini bakal menggerus pelaku-pelaku usaha kecil. Ia mencontohkan bidang usaha warung internet yang akan dibebaskan untik asing.

Dia berujar usaha warnet adalah usaha rakyat. Dengan modal lima komputer dan ruangan kecil di rumah, masyarakat sudah bisa buka usaha. Tentunya akan tergerus dengan pengusaha bermodal tebal dari Eropa, Amerika, dan China.

"Ini enggak beres, ini terlalu jauh. Bagaimana enggak benar, merebut usaha kecil untuk rakyat," ucapnya.

Rizal mengapresiasi langkah Jokowi untuk menunda pelaksanaan kebijakan itu. Namun ia tetap bersikukuh kebijakan itu dihapus untuk kepentingan rakyat.

Rizal mengingatkan Jokowi bahwa relaksasi investasi tersebut bakal membuat kebocoran pendapatan negara.

"Jangan lupa, semakin banyaj perusahaan asing di Indonesia, dividennya banyak keluar. Selain defisit di ekspor dan impor, juga primary income. Apa itu yang diinginkan?" tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi lewat Kemenko Bidang Perekonomian menelurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11). Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (taxholiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA).

Yang jadi sorotan, ada 54 bidang yang dikeluarkan dari DNI. Artinya investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen.

Namun baru berjalan seminggu, Jokowi langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidanh dan ditunda pelaksanannya sampai ada kajian lebih lanjut. (dhf/osc)

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...