logo

22/11/18

Rezim Jokowi, Negara dengan Banyak Bos

Rezim Jokowi, Negara dengan Banyak Bos

Oleh : Hersubeno Arief

KEPUTUSAN pemerintah untuk merevisi paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI  hanya sehari setelah diumumkan, membuat publik kembali bertanya-tanya.

Bagaimana sesungguhnya negara ini dikelola? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apa dasar keputusan tersebut? Siapa yang berhak memutuskan? Soal ini penting untuk kembali kita pertanyakan.“Kebijakan kok seperti yoyo?. Mulur mungkret,” komentar seorang wartawan senior.

Jumat (16/11) Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan didampingi  Menkeu Sri Mulyani,  Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menperin Airlangga Hartarto, setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara mengumumkan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Secara garis besar DNI berisi daftar  bidang usaha apa saja yang tidak boleh dimasuki oleh pemodal asing. Kalau toh boleh masuk, harus ada pembatasan dalam kepemilikan saham. Misalnya selama ini untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan PP 54/2017 asing hanya boleh memiliki 30% saham. Dengan paket kebijakan ini, pada bidang usaha tertentu asing bebas memiliki saham sampai 100 persen.

“Relaksasi DNI ini mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) untuk berinvestasi di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) serta Koperasi agar bisa masuk ke seluruh bidang usaha,” jelas Darmin di Kantor Presiden Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Kepada media Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady juga menegaskan ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI dan 100 persen dibuka untuk asing. Ditambah dengan DNI 2016, maka total ada 95 bidang usaha.Dari total 505 bidang usaha yang masuk DNI, sudah berkurang 123 bidang usaha.

Pengumuman pemerintah ini tentu saja mengagetkan banyak kalangan. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli langsung memention Presiden "Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh,” tulisnya.

Bukan hanya Rizal Ramli yang terkejut. Banyak kalangan yang juga menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Di medsos sitausinya sungguh hiruk pikuk. Kalau semua sektor yang masuk klasifikasi bisnis ecek-ecek juga dibuka untuk asing, lantas apa lagi yang tersisa untuk anak negeri? Semua dikendalikan asing.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno meminta pemerintah segera merevisinya. Bagaimanapun juga  UMKM dan koperasi harus dilindungi. Bukan malah diserahkan kepada asing. Apalagi dalam beberapa kali krisis ekonomi, sektor UMKM berhasil menjadi bantal peredam perekonomian nasional. Ketika banyak perusahaan besar kolaps, UMKM berhasil bertahan dan mampu menyerap tenaga kerja.

Menghadapi berbagai kritik tersebut pemerintah anehnya tampak sangat kaget. Seolah mereka bingung sendiri dengan kebijakan yang telah mereka buat. Hanya sehari berselang, Kemenko Perekonomian menyampaikan ralat. Dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau bisa dimasuki 100 persen  asing,  pemerintah baru menyetujui 28 bidang usaha. "Seingat saya itu," ungkap Edy Putra Irawady, Sabtu (17/11).

Sedangkan 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kemendag, Kemen PUPR, Kemenhub dan Kemenkominfo. Mana yang benar? Belakangan ternyata yang resmi dikeluarkan dari DNI, hanya 25 bidang.

Kasus ini mengingatkan kita pada batalnya kenaikan bahan bakar premium bulan lalu. Kebijakan yang diumumkan oleh Meneg ESDM Ignasius Jonan (10/10) itu, malah hanya berumur kurang dari dua jam. Dengan alasan PT Pertamina belum siap, Meneg BUMN Rini Soemarno minta agar kebijakan tersebut dibatalkan. Akhirnya Kementrian ESDM menyatakan kenaikan ditunda. Hingga kini tak ada lagi kabarnya.

Inkompetensi Dan Lemahnya Koordinasi

Menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis dan mendapat penolakan yang sangat keras dari publik, para pendukung Jokowi mulai saling menyalahkan. Politisi PDIP Maruarar Sirait yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi menyalahkan Darmin.

"Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM," kata Maruarar  Senin (19/11/2018).

Maruarar meminta Darmin membatalkan kebijakan itu. Kalau kebijakan itu tak dibatalkan, berarti sudah jelas Darmin mengambil posisi berseberangan dengan Jokowi. Ngeri Kali.

Pernyataan Maruarar ini sangat janggal. Bagaimana mungkin Darmin bersama para menteri berani mengumumkan kebijakan yang bertentangan dengan Jokowi? Pengumuman tersebut dilakukan di Istana negara, setelah mereka bertemu dan berkonsultasi dengan Presiden.

Kabarnya dalam pertemuan tersebut Presiden minta agar para menteri memikirkan dan mengambil kebijakan apapun, yang bisa mengurangi impor, meningkatkan cadangan devisa, dan mendatangkan investasi. Karena itulah kebijakan yang diambil terkesan kalap.

Berbeda dengan Maruarar, Menko Maritim Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai tangan kanan Jokowi, justru membela Darmin. Luhut mengatakan relaksasi DNI dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI itu sudah  dibuat secara cermat. Kebijakan tersebut tak ada kaitannya dengan keberpihakan kepada asing.

Luhut menilai pihak yang menyebut paket kebijakan kali ini pro asing sebagai asal bicara. Sebab, mereka tak memahami mengenai relaksasi DNI dalam kebijakan tersebut. “Yang ngomong suruh datang ke saya. Kami tahu batasannya. Asbun (asal bunyi) saja,” kata Luhut di Jakarta, Senin (19/11).

Ribut-ribut diantara pembantu dan orang dekat Jokowi yang kebetulan ketiga-tiganya berasal dari etnis Batak ini menjadi bahan becandaan politisi Demokrat Jansen Sitindaon.

"Tontonan seru ini! Sesama Batak tarung. Haaa Panjaitan dan Nasution versus Sirait. Ada istilah kami orang Batak: ”Unang marba'i hamu alani portibion”. Jangan berkelahi kalian hanya krn soal dunia!" tulis Jansen singkat pada akun Twitter miliknya, @jansen_jsp.

Jansen benar,  “ribut-ribut” itu tak lebih hanya urusan dunia. Urusan bagaimana memenangkan Pilpres 2019. Maruarar harus marah, atau setidaknya pura-pura marah,  karena kebijakan membolehkan modal asing masuk ke sektor UMKM dan koperasi ini dampaknya akan sangat besar terhadap elektabilitas Jokowi.

Sebagai presiden yang selama ini dicitrakan dekat dengan wong cilik, rakyat jelata, pemilih Jokowi kebanyakan datang dari kalangan kelompok ekonomi lemah. Jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 58,97 juta. Sementara jumlah koperasi lebih dari 200 ribu. Jika masing-masing menyerap 2-3 orang tenaga kerja, tinggal dihitung berapa jumlah mereka.

Sebaliknya Luhut dan Darmin harus bertindak dan berpikir seperti diperintahkan Jokowi.  Bagaimana “melayani” sebaik-baiknya para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri. Dalam sistem demokrasi yang sangat mahal seperti Indonesia, para  pemilik modal ini sangat menentukan siapa kandidat yang akan terpilih. Merekalah para “bos” sesungguhnya.  Semakin besar modal yang disediakan para cukong, semakin besar pula peluangnya untuk terpilih.

Pertanyaannya,  sebelum menyetujui paket kebijakan tersebut apakah Jokowi sudah memahami implikasinya secara ekonomis dan politis? Atau seperti biasanya gaya dia memberi perintah “pokoknya.”

Kalau toh dia sudah memahami, mengapa dia menyetujuinya? Apakah ada kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar, yang memaksa dia harus setuju?

“Ribut-ribut” tiga tokoh Batak tadi semakin membuka mata publik, bagaimana cara presiden Jokowi dalam mengambil keputusan, dan untuk siapa dia mengambil keputusan. Tinggal lihat bidang  apa saja yang dibuka, dan siapa yang diuntungkan.

Kita ambil contoh bidang akupuntur,  kita tahu darimana bidang ini berasal? Atau soal pembangkit listrik di atas 10 MW. Siapa saja pemainnya? Adakah pejabat yang punya kepentingan bisnis di bidang itu? Semuanya mudah ditelusuri dan kita bisa menemukan jawaban.

Dibatalkannya  sebuah keputusan penting hanya dalam hitungan hari, atau bahkan jam, menunjukkan adanya persolan serius pada karakter,  kompetensi dan kemampuan leadership presiden Jokowi.

Jenderal Norman Schwarzkopf seorang pemimpin Perang Teluk yang dikenal garang, galak dan tak kenal menyerah,  mengingatkan betapa karakter adalah modal yang paling utama dari seorang pemimpin: Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.

Kepemimpinan itu adalah gabungan kekuatan strategi dan karakter. Jika terpaksa harus memilih salah satu. Pilihlah yang tidak punya strategi.  Bagaimana kalau tidak punya kedua syarat itu? [***]

Penulis adalah pemerhati ruang publik.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...