logo

08/11/18

Pengusaha soal hunian DP 0 persen Jokowi untuk PNS: Itu cuma gimik saja

Pengusaha soal hunian DP 0 persen Jokowi untuk PNS: Itu cuma gimik saja

NUSANEWS - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Junaidi menilai hal tersebut hanyalah strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah agar para aparatur sipil tertarik dengan sistem tersebut.

"Sebenarnya DP nol persen itu juga gimik saja kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka cuma dicicil dalam angsuran. Sebenarnya gimik saja. Tak masalah kita dukung. Mau nol persen kita dukung, 1 persen saja kita dukung," kata Junaidi di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (8/11).

Junaidi mengatakan DP 0 Persen seharusnya diperuntukan untuk angsuran rumah-rumah komersil. Tetapi jika dilakukan untuk penerapan rumah subsidi, dia menilai hal tersebut sudah cukup murah.

"Karena angsurannya kalau satu persen, ada rumah ratusan juta, itu kan cuma satu jutaan. Saya pikir kecil. Intinya meringankan angsuran masyarakat," ungkap Junaidi.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta.

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Menteri Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...