logo

05/11/18

Para Korban UU ITE Protes “Pasal Karet”, Ini Alasannya

Para Korban UU ITE Protes “Pasal Karet”, Ini Alasannya

NUSANEWS - Sejak Undang - Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diundangkan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat hingga akhir Oktober 2018 ini, ada 381 orang terjerat pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Dari angka tersebut 90 persen korban dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sisanya terkait ujaran kebencian.

Koordinator Paguyuban Korban UU ITE atau disingkat PAKU ITE, Mohammad Arsyad kepada Bali Express (Jawa Pos Group) menyampaikan mereka yang dijerat aturan ini rata - rata adalah kalangan yang mengkritisi kebijakan pemerintah maupun institusi lainya. Banyak pelapor yang berasal dari kalangan pejabat, aparat dan pemodal. Pola pemidanaan kasus UU ITE ini pun bermacam - macam. Contohnya dengan bentuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy hingga persekusi kelompok.

Di dalam prosesnya kasus - kasus seperti ini banyak intimidasi berupa penahanan di saat status korban masih sebagai saksi. Bahkan tiba - tiba berstatus tersangka padahal korban tidak pernah diminta keterangan sama sekali. "Kami melihat UU ITE ini digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik. Dilihat dari timpangnya relasi kuasa antara pelapor dan terlapor," ungkap Arsyad yang diwawancarai Minggu  kemarin (4/11).

Dua pasal di atas juga disebut - sebut sebagai "pasal karet" di dalam UU ITE yang sengaja dipasang, sehingga segala bentuk kriminalisasi apapun bisa terjadi. Arti dari pasal karet ini bisa ditafsirkan paling mudah adalah sebebas - bebasnya. Sebagai contoh pasal tersebut dikatakan mencantol pasal 310 dan 315 KUHP. Padahal kasus UU ITE ini bukan kasus pidana namun perdata. Penegak hukum dinilai tak bisa membedakan mana yang salah mana yang jahat. Tapi entah kenapa digiringnya justru ke pidana. Sehingga seolah - olah negara mengancam rakyatnya untuk bebas berbicara.

"Kami mengusulkan rubahlah undang - undang ini. Bila perlu hilangkan sama sekali. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 harus dihilangkan. Karena apa, ya kalau ini tetap ada maka akan terus banyak korban, bisa digunakan barter kasus dan segala macamnya. Dan ketika kita memberikan informasi yang bagus pun, kita masih juga bisa dikenakan. Ini pasal karet sekali," ungkapnya.

Selain itu banyak aparat yang kurang memahami UU ITE ini terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pun, pasal ini menjadi ancaman bagi semua pihak dan menjadi senjata dari pemerintah, penguasa atau pemilik modal untuk menjerat para pencari keadilan dan para pengkritik penentang aturan.

Ada celah hukum yang bisa dimainkan untuk mempidanakan hal yang abu - abu dan bisa menjerat banyak korban, tak terkecuali para awak media. Batasan pun tak jelas dan kadang - kadang menyangkut kultur sehingga subjektifitasnya sangat tinggi. "Dan bisa ditarik kemana - mana. Bahayanya lagi, masalah yang terbukti atau nggak terbukti urusan belakang. Yang dihantam pasal karet ini yang justru lebih banyak menderitanya. Pasal karet ini tidak jelas batasnya," tegasnya.

Lanjut Arsyad, adanya penerapan UU ITE ini terutama pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 yang banyak menjerat korban berdampak serius di lingkup masyarakat luas. Masyarakat yang ingin memperjuangkan hak - haknya dan mengkritisi kinerja pemerintah maupun institusi lainnya pun jadi berpikir panjang. Nyali mereka rata - rata menciut, bahkan ketika hanya dimintai pendapat dalam sebuah forum untuk kepentingan sendiri, terlebih lagi publik.

"Untuk awal pencegahan kami akan memberikan pemahaman kasus ini seperti apa. Dan bagi kawan - kawan yang menjadi korban kami akan melakukan pendampingan. Dan bagaimana untuk mengembalikan korban - korban ITE ini kembali ke masyarakat. Karena suka tidak suka psikis mereka akan terganggu," ungkap Koordinator PAKU ITE, Mohammad Arsyad pada Minggu (4/11).

Menurutnya penggunaan pasal ini menghukum tidak hanya secara fisik saja, namun secara keluarga. Kasus ini pun terbilang kasus mahal, sebab juga memerlukan paling tidak 4 saksi ahli. Dan yang dikeluarkan pun tak main - main minimal Rp 50 juta. Bagi orang kecil ini pun tentu tidak terjangkau.

"Menghukum publik yang lain untuk takut bersuara. Takut untuk mengkritik. Jadi efek buruknya lebih besar jika diberlakukan. Untuk mengeluarkan pendapat saja susah apalalagi untuk memperjuangkan hak - haknya," tandasnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...