logo

27/11/18

Pajak Kendaraan Dihapus, Fahri: Bisa-bisa 1 Rumah Punya 5 Motor

Pajak Kendaraan Dihapus, Fahri: Bisa-bisa 1 Rumah Punya 5 Motor

NUSANEWS - Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan didukung oleh capres Prabowo Subianto tersebut ternyata mendapat pertentangan dari pendukungnya sendiri yakni Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Logika yang menilai apabila pajak kendaraan bermotor dihapus, maka akan mengurangi beban masyarakat itu dianggap salah. Justru dengan adanya pajak kendaraan ini bakal membatasi volume kendaraan.

"Secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa-bisa satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan," kata dia dalam Linimisa Twitternya @Fahrihamzah yang dipantau Akurat.co, Selasa (27/11).



Menurutnya, pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Mungkin bagi para penggagas ide tersebut, menurut Fahri, juga memikirkan dari sisi pengemudi ojek online agar tidak diberatkan dengan adanya pajak kendaraan bermotor.

"Di saat yang sama penumpang semakin sedikit karena sudah punya motor sendiri. Dari sisi ekonomi ini justru berdampak buruk pada pelaku ojek online ke depannya," tegasnya.



Di samping itu, apabila pajak kendaraan bermotor dihapus maka akan merembet kepada tingkat angka kematian di jalan raya.



Sebelumnya, visi dan misi pasangan capres dan cawapres Prabowo-Sandi, selain ingin menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21), pasangan ini juga menginginkan PKB dan Pajak Bumi Dan Bangunan dihapus (PBB).

Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta Prabowo-Sandi untuk meyakinkan kembali keinginan tersebut sebab PKB merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan infrastruktur jalan dan kelengkapannya termasuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan kendaraan bermotor seperti polusi udara, pemakaian energi fosil, dan lain-lain.

"Jika dihapuskan, lalu dari manakah sumber pendapatan daerah untuk memastikan infrastruktur transportasi tersedia secara memadai dan dampak buruk dapat diatasi?," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta beberapa waktu lalu.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...