logo

21/11/18

Miris! Belum Ada Satu Hotel di Kota Medan Kantongi Sertifikasi Halal

Miris! Belum Ada Satu Hotel di Kota Medan Kantongi Sertifikasi Halal

NUSANEWS - Di tengah geliat Medan sebagai Kota Metropolitan dengan munculnya hotel-hotel megah, kenyataan miris tentang kepedulian para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal terungkap sangat minim.

Padahal hotel adalah tempat yang tidak hanya memberikan kenyamanan untuk menginap, tapi juga menyajikan makanan-makanan enak.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Sumut, Prof Basyaruddin MS membeber belum ada satupun di Medan yang benar-benar sudah memiliki sertifikasi halal. “Belum ada hotel yang bersertifikasi halal. Memang ada hotel yang kebetulan punya orang Islam, tapi itu pun belum tentu halal,” ujar Basyaruddin, Selasa (20/11/2018) di sela-sela peresmian Musala Al Mualaf di Komplek J City.

Menurutnya, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada hotel-hotel untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Masalahnya kata Basyaruddin, pemerintah daerah kurang mendukung atau tidak komitmen terhadap hal tersebut. “Kita ada imbauan, tapi pemerintah enggak komit seperti Jawa Brat dan Batam. Kalau pemerintah enggak ikut (mendukung/mengimbau) tidak bisa, baik Pemko atau Pemprov. Ini yang perlu disuarakan,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, untuk kawasan wisata seperti Danau Toba yang banyak hotel tidak akan berkembang jika tidak menjamin kehalalannya. Sebab, selama ini bagi wisatawan muslim lebih banyak menghabiskan makan nasi bungkus dibanding makan makanan hotel tempat menginap.

“Saya diundang otoritas Danau Toba, enggak akan berkembang di sana. Hanya jadi tempat buang sampah saja. Misal kita kalau setahun ada 1 juta pengunjung, berarti ada 1 juta bungkus nasi. Dimana itu dibuang? ke Danau Toba?,” tegasnya.

Ke depan, tahun 2019, dia berharap semua hotel, tempat makan mau benar-benar menjalankan UU Jaminan Halal. “Kalau ini berlaku, wajiblah memiliki sertifikasi halal,” tegasnya.

Sejatinya, kata Basyaruddin biaya untuk mengurus sertifikasi halal tidak mahal. Untuk usaha kecil dikenakan Rp1,5, kalau menengah Rp2,5 juta atau ditambah produk, kalau hotel standarnya paling sedikit Rp4,5 juta untuk pengurusan sertifikat halal, ditambah produk yang masing-masing biaya Rp100 ribu. “Untuk ukuran hotel tidak terlalu beratlah. Karena kalau tidak ada sertifikasinya, makanan hotel ngeri kita. Kalau undangan makan di hotel tidak gembira, makanan prasmanan itu juga harus hati-hati,” ungkapnya.

Dia mengingatkan kepada umat Islam agar memperhatikan label halal dari MUI. “Kalau tidak ada label halal di restoran, jangan makan di situ. Karena kalau tidak haram, bisa jadi itu tidak halal, jadi subhat. Kalau banyak masuk subhat ke badan, rusak kita,” jelasnya.

Sejumlah indikator diperlukan dalam menentukan halal-tidaknya makanan di restoran tersebut kata Basyaruddin. “Pertama, bahan. Semua bahan harus terjamin kehalalannya. Kedua proses yang menentukan halal-tidaknya, contoh, menjual daging sapi. Kalau di Medan ada beberapa RPH (rumah potong hewan) yang sudah terjamin prosesnya, salah satunya RPH Medan. Tapi banyak RPH yang tidak. Kita tidak bilang itu haram, tapi kita tidak bisa mengatakan itu halal itu saja. Lalu soal ingkungan, kebersihannya,” kata dia lagi.

Basyaruddin menjelaskan, sertifikasi halal adalah bagaimana kemampuan sebuah produksi itu menjamin najis itu untuk tidak terlibat di dalamnya atau terkontaminasi di dalamnya.

“Menerbitkan sertifikat halal supaya orang tidak ragu. Karena kemajuan teknologi saat ini banyak hal-hal yang merugikan. Bahan kita nggak tahu dari mana, impor atau macam-macam. Siapa saja boleh, Islam, non muslim, selama dia memastikan standar itu,” pungkasnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...