logo

22/11/18

Menakar Kelayakan Jokowi Dua Periode

Menakar Kelayakan Jokowi Dua Periode

NUSANEWS - Awalnya hanyalah sebuah kenaifan, tumbuh menjadi tren, lalu berakhir di kubangan pemujaan. Mapan dan eksis dalam institusi formal, dan berakhir dalam kepongahan dan keserakahan.

Manusia Indonesia menjelang tahun politik kali ini seperti menegaskan sebuah kutukan kejahiliyahan lama, memuja berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri.

Dukungan terhadap Jokowi salah satunya.

Bukan bermaksud melecehkan presiden, tetapi mari kita telaah dengan subjektifitas kita masing-masing mengenai apa yang telah dikerjakan Jokowi di pemerintahannya yang akan segera berakhir ini.

Pujian dan dukungan terhadap Jokowi datang dalam bentuk dan rupa yang beragam. Ada yang nampak serius hingga membuat siapapun tak berani menyangkalnya. Pujian dari Airlangga Hartarto salah satunya, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian itu menyampaikan bahwa sudah jelas selama empat tahun pemerintahan Pak Jokowi kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, serta inflasi di tingkat yang rendah.

Selanjutnya Ketua Umum PPP, M Romahurmuzy memuji percepatan pembangunan infrastruktur di era Jokowi. 443 KM jalan tol telah diresmikan, 39 bendungan dibangun, dan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi hujjah Romahurmuzy dalam memuji Jokowi.

Ada juga pujian yang kurang dimengerti subtansinya, seperti yang disampaikan Grace Natalie dalam Harlah PSI ke-4 bahwa Jokowi adalah titik terang bagi permasalahan korupsi dan intoleransi di Indonesia. Sementara tren korupsi di era Jokowi masih sama; meningkat. Adapun intoleransi, justru di era Jokowi banyak kita dengar kasus pelecehan terhadap simbol-simbol agama tertentu dalam berbagai skala.

Dan ada juga pujian yang terdengar ngawur bagi siapapun yang masih waras. Sebutlah AlI Mochtar Ngabalin yang menyatakan Jokowi sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Atau bang Rokhmin Dahuri yang menyama-nyamakan Jokowi dengan Umar bin Khattab. Ada pula Hamka Haq yang memirip-miripkan Jokowi dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Mereka yang berlebihan memuji Jokowi nampaknya tak menyadari bahwa Jokowi sebagai produk demokrasi telah dan sedang melakukan beberapa hal yang sejatinya menggerus nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam persoalan law enforcement misalnya, penunjukan Muhammad Prasetyo sebagai jaksa agung justru mengubah tradisi yang sejatinya sudah baik, di mana selama ini posisi tersebut diisi oleh personal-personal non-partisan. Hasilnya mudah ditebak, tak lama kemudian Kejaksaan Agung bergerak cepat menangkap sejumlah anggota partai oposisi dengan tuduhan korupsi.

Mulai akhir 2016, investigasi kriminal nampak sekali diarahkan kepada pendukung partai oposisi. Sebut saja Habib Rizieq yang dijerat dengan tuduhan pelanggaran undang-undang pornografi. Begitu pun Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba mengubah kesetiaannya dari oposisi ke Jokowi. Hary Tanoe mulai berubah haluan setelah dituduh pernah melakukan intimidasi terhadap seorang jaksa penuntut umum. Dan sejak bos Maestro media tersebut mengubah dukungannya, tuduhan tersebut tenggelam entah kemana.

Lalu di tahun 2017, terbitlah Perppu No. 2 mengenai organisasi kemasyarakatan. Perppu ini menjadi kekuatan hukum baru untuk menghukum ormas. Perppu tersebut pada kenyataannya justru terasa seperti mencabut hampir semua perlindungan hukum bagi sebuah kebebasan berserikat.

Permainan belum berakhir, sejak pertengahan tahun 2018 terjadi sebuah tren yang polanya terlalu jelas. Dimulai dari Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, gubernur hafidz Quran yang telah memimpin tim kampanye Prabowo di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2014, pendukung protes anti-Ahok, memilih mendukung Jokowi setelah KPK mengumumkan akan menyelidiki dugaan keterlibatan TGB dalam gratifikasi yang berkaitan dengan divestasi saham Newmont Nusa Tenggara.

Penerus TGB, politisi PKS Zulkieflimansyah – yang namanya juga disebut-sebut terkait dengan kasus Newmont- pun mulai menunjukkan dukungan kepada Jokowi meski masih malu-malu, mengaku sudah dekat dengan Jokowi sejak politisi PDI-P tersebut menjabat sebagai wali kota Solo. Bang Zul juga tak segan menampilkan foto dirinya bersama Jokowi di profil WhatsApp-nya, mengisyaratkan kepada rekan-rekannya bahwa ia lebih menyukai presiden yang berkuasa.

Di Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba meninggalkan PKS dan merapat ke PDI-P pada pilkada serentak 2018 lalu. Sebelumnya beredar laporan mengenai adanya masalah pada pembelanjaan APBD 2017 Maluku Utara sebesar 500 miliar, dan juga terdapat 27 ijin usaha pertambangan tahun 2016 yang dinilai bermasalah.

Begitu pun Gubernur Papua Lukas Enembe, meski diusung oleh Partai Demokrat namun pada akhirnya menyatakan dukungannya untuk Jokowi setelah berbagai skandal korupsi yang melibatkan dirinya mulai diungkit. Pendekatan yang sama mungkin sedang diarahkan kepada Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno setelah Tjahjo Kumolo “keceplosan” bahwa politisi PKS tersebut telah merapat ke Jokowi. Dan di saat yang sama Irwan Prayitno sedang “terganggu” oleh sebuah kasus suap.

Pada persoalan pemberantasan korupsi, KPK justru terkesan seperti sebuah alat. Dalam kasus korupsi E-KTP yang pada akhirnya menyeret Setya Novanto ke meja hijau. Meskipun hal ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang baik, namun dikeluarkannya para politisi PDI-P dari dakwaan Setya justru menimbulkan tanda tanya.

Di ranah akar rumput, tindak repsresif aparat terhadap gerakan #2019gantipresiden terlihat jelas. Sejak pertengahan 2018, polisi seringkali menyita barang dagangan yang berbau #2019gantipresiden dari penjual, dan terkadang pengguna atribut #2019gantipresiden mendapat intimidasi dari polisi.

Pada bulan Juni hingga September, event-event yang bertemakan #2019gantipresiden seringkali dilarang atau dibubarkan oleh polisi. Semisal di Serang, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Bangka Belitung, Palembang, dan Aceh. Bahkan setelah pembubaran event di Surabaya, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan berpendapat bahwa kegiatan #2019gantipresiden memang harus dilarang, karena dapat memicu konflik sosial serta chaos antara pendukung pro-pemerintah dan oposisi.

Pendapat Luhut tersebut diaminkan oleh PSI, partai yang selalu mengklaim diri sebagai kekuatan baru untuk politik progresif dan demokratis. Mereka mendukung “penindasan” tersebut dengan menyebut gerakan #2019gantipresiden sebagai ekspresi kebencian terhadap presiden.

Mendeskripsikan “kebobrokan” era Jokowi memang menyesakkan dada. Terlalu banyak permasalahan yang membuat hati  harus berpaling. Ini belum berbicara tentang tarif listrik, harga BBM, dan harga kebutuhan pokok yang konon semakin mencekik leher wong cilik.

Namun ketika kebencian memuncak, ingatan saya tiba-tiba melayang ke sebuah antrian depan ATM di pinggiran Bekasi Utara.

Saya terjebak dalam antrian panjang tersebut ketika awal bulan, mereka adalah wanita-wanita petarung, mereka tak pernah dan mungkin tak sempat mengeluh kepada siapapun perihal “kesialan” nasib pekerjaan suaminya. Nampak jelas dari wajah mereka jika mesin ATM bukanlah tempat yang sering mereka kunjungi. Di depan saya seorang wanita berumur tiga puluhan menggandeng anak perempuan berusia sekitar delapan tahun, tangannya gemetaran mengeluarkan sebuah kartu dan sobekan kertas kecil dari dompet lusuhnya, jemarinya masih bergetar ketika menuliskan enam digit yang tertera dalam sobekan kertas tersebut di layar ATM.

Setelah mengambil uang, wanita tersebut dengan wajah sumringah berseru kepada anaknya, “Alhamdulillah, akhirnya sekarang kamu bisa beli buku tulis nak!” Sungguh sangat menyentuh.

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...