logo

05/11/18

Diduga Melanggar, KPU Jeneponto Disidang

Diduga Melanggar, KPU Jeneponto Disidang

NUSANEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto diduga telah melakukan pelanggaran administrasi, karena telah meloloskan dua orang calon legislatif (caleg) yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Dua caleg yang diduga TMS itu, berstatus sebagai staf di salah satu desa di Kabupaten Jeneponto. Hal itu berdasarkan hasil temuan Bawaslu Jeneponto.

Kedua orang tersebut yakni caleg dari PKPI dan PPP. Mereka bekerja sebagai menjabat sebagai Kepala Urusan (KAUR) Umum di desa tersebut.

Sehingga, KPU Jeneponto harus berurusan dengan Bawaslu Sulsel atas dugaan pelanggaran tersebut. Sidang yang telah masuk tahap ke dua yakni mendegarkan keterangan dari saksi pelapor.

Dalam sidang yang berlangsung dua kali itu, Bawaslu Sulsel menghadirkan kepala desa Borong Tala, Kecamatan Tamalatea, Ruhardi yang merupakan tempat ke dua staf desa tersebut bekerja.

“Saya tahu kalau dia mau maju sebagai caleg melalui media sosial dan (laporan) mayarakat,” kata Ruhardi, Senin (5/11/2018).

Hanya saja, saat Ruhardi tahu stafnya maju sebagai caleg, ia tak buru-buru mengeluarkan surat teguran. Sebab, menurut dia, keduanya tak lagi pernah masuk berkantor sejak ditetapkan sebagai caleg. Disisi lain, mereka juga tak menyampaikan surat pengunduran diri.

Meski begitu, Ruhardi bukannya tak melakukan langkah apa-apa. Sebab, saat dia sudah tahu dua stafnya itu jadi caleg, ia mendatangi KPU Jeneponto. Namun, tak menemui satu orang komisioner pun. Ia kemudian memberikan penyampaian lisan kepada staf Bawaslu.

Namun setelah penentuan Daftar Caleg Tetap (DCT), Ruhardi langung menyurat dengan keberatan jika adanya dua perangkat desa mereka ikut nyeleg sekaligus ditembuskan langsung ke Bawaslu Jeneponto.

“Jadi saya menyurat ke KPU dan tembuskan ke Bawaslu kalau tidak salah tanggal 15 September,” pungkas dia.

Sekedar informasi, Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, aparatur desa dan unsur penyelenggaraan Pemdes harus mundur dari posisinya saat maju sebagai Caleg.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...