logo

05/11/18

Datangi Kantor Gubernur, Buruh Sumut Tolak UMP Rp2,3 Juta, Dinilai Tak Bermartabat

Datangi Kantor Gubernur, Buruh Sumut Tolak UMP Rp2,3 Juta, Dinilai Tak Bermartabat

NUSANEWS - Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendadak mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan, Senin (5/11/2018). Massa yang datang membawa poster tuntutan menolak penetapan UMP 2019 sebesar Rp2,3 juta.

“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini Bapak Edy Rahmayadi yang baru dilantik, peduli dan peka dengan kesejahteraan buruh,” ujar Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut.

Menurutnya, kenaikan UMP 2019 disebut melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Layak Bagi Kaum Pekerja Buruh. Dalam regulasi itu, penetapan UMP harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

FSPMI sudah melakukan penghitungan. Harusnya UMP dinaikkan sebesar Rp2,9 juta. Massa berharap Edy Rahmayadi segera menarik kembali keputusan penetapan UMP Sumut 2019 dan melakukan revisi dengan mendengarkan aspirasi kaum buruh dan pekerja.

“Harusnya upah bukan ditetapkan berdasarkan Inflasi plus pertumbuhan ekonomi,tetapi survei harga kebutuhan pokok hidup buruh dalam sebulan meliputi, sandang, pangan, papan, para pekerja” cetusnya.

Massa buruh meminta agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menarik kembali penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen. Elemen buruh menilai penetapan upah itu tidak sesuai jika ditetapkan dengan landasan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Edy Rahmayadi juga sudah menyimpang dari visi misinya saat mencalonkan diri sebagai Gubernur. Jargon ‘Sumut Bermartabat’ yang diusungnya dinilai hanya kata belaka.

“Kalau gak mau di demo, tunjukkan Sumut. Yang bermartabat,” ujar Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi dari atas mobil komando.

Mereka menilai UMP Sumut sudah sangat ketinggalan dengan provinsi lainnya. Selain UMP mereka juga mendesak agar Upah Minimum Kota (UMK) naik menjadi 20 persen.

“Kami kecewa, Edy menjanjikan Sumut bermartabat. Tapi beliau malah menerapkan sistem upah murah. Selama berdemo, tak sekalipun beliau bersedia menemui kami,”sebutnya.

“Kami FSPMI Sumut menyatakan Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut,” imbuhnya.

Mosi tidak percaya adalah buntut dari penilaian kepada kinerja Edy yang tidak mampu mensejahterakan buruh. Terbukti, tuntutan buruh soal UMP tidak juga dipenuhi.

“Kami FSPMI Sumut termasuk elemen buruh yang mendukung Edy Rahmayadi menjadi gubernur. Tak sesenpun kami meminta duit. Kami berharap visi misi Sumut bermartabat itu diwujudkan,” ujarnya.

Upaya untuk menemui gubernur sudah dilakukan. Namun surat audiensi tidak kunjung mendapat respon.

“Bagi kami Sumut bermartabat itu omong kosong belaka,” tukasnya.

Untuk diketahui, Edy telah menyetujui UMP 2019 naik 8,03 persen dari tahun 2018. UMP tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,66 menjadi Rp2.303.403.43 atau naik sekitar Rp171.214,75.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...