logo

27/11/18

Dahnil Anzar Simanjuntak Tersudut, Anak Buah Prabowo Tuding Jokowi Tunggangi Polisi

Dahnil Anzar Simanjuntak Tersudut, Anak Buah Prabowo Tuding Jokowi Tunggangi Polisi

NUSANEWS - Polisi masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam (PPI 2017) yang menyeret Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kegiatan itu sendiri diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerjasama dengan PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.

Terkait kasus tersebut, Kemenpora RI pun menegaskan bahwa Kemah dan Apel Pemuda Islam itu bukan kegiatan fiktif.

Sementara Dahnil menganggap kasus itu adalah upaya kriminalisasi terhadap dirinya yang kritis terhadap pemerintah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Gerindra Habbiburokhman menganggap penyidikan yang dilakukan polisi terkesan tidak netral.

Sebaliknya, ia menuding Jokowi telah menggunakan aparat kepolisian untuk kepentingan politik praktis memenangkan Pilpres 2019.

“Pak Jokowi, jangan dong melibatkan Polri dalam politik praktis demi menangkan Pilpres ini,” ujar Habiburokhman, Selasa (27/11/2018).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan calon presiden petahana, Joko Widodo tidak menghalalkan segala cara.

Termasuk menyeret Polri ke dalam politik praktis untuk memenangkan Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Habib, panggilan akrabnya, mekanisme kerja institusi kepolisian sudah diatur berdasarkan undang-undang.

Sehingga berkerja secara profesional dan netral terlebih menjelang Pilpres 2019 ini.

“Polri sudah diatur dalam undang-undang dan biarlah tetap bekerja profesional,” tandasnya.

Kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam itu sendiri merupakan inisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) bekerjasama dengan PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.

Terkait kasus tersebut, Kemenpora RI pun menegaskan bahwa Kemah dan Apel Pemuda Islam itu bukan kegiatan fiktif.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Sekretaris Menpora, Gatot Dewo Broto menyatakan tak ada amsalah dengan proses penyidikan yang dilakukan polisi.

Dari hasil pemeriksaan tim penyidik itu menerangkan bahwa lembaganya tidak ada masalah soal pelaksanaan kegiatan yang digelar di Pelataran Candi Prambanan akhir 2017 lalu itu.

“Pemeriksaan tidak masalah. Sejauh ini kami tidak ada masalah dengan kegiatannya,” ujar Gatot, Selasa (27/11).

Gatot menekankan, kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam itu tersebut merupakan agenda resmi dari Kemenpora.

Terkait adanya dugaan kasus penyelewengan dana oleh panitia kegiatan, Gatot enggan menanggapi lebih dalam.

“Acaranya tidak fiktif. Kami menghormati proses hukum sekarang. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menegaskan, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut.

Baik dari kepanitian PP Pemuda Muhammadiyah, maupun dari GP Ansor.

Akan tetapi, dari hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan temuan penyimpangan anggaran yang dilakukan GP Ansor.

Sementara, dalam laporan pertangungjawaban (LPJ) Pemuda Muhammadiyah, polisi menemukan indikasi pelanggaran.

“Kami sudah memeriksa staf Kemenpora kemarin tanggal 19 November dan memeriksa GP Ansor. Kami sudah mendapatkan (hasilnya),”

“Dari GP Ansor tidak ditemukan adanya penyimpangan di sana,” ujar Argo di Polda Metro Jaya, Senin (26/11/2018).

Sebaliknya, dugaan penyalahgunaan uang negara melalui kegiatan kemah dan apel pemuda Islam itu ditemukan pada LPJ Pemuda Muhammadiyah.

Anggaran yang diberikan sebesar Rp2 miliar oleh Kemenpora RI itu diduga tidak semuanya dihabiskan oleh Pemuda Muhammadiyah.

“Hasil pemeriksaan awal, memang diduga ada anggaran sekitar Rp2 M yang tidak dihabiskan penuh. Sekitar kurang dari separuh, ada data (anggaran) fiktif dalam penggunaannya,” bebernya.

Pengembalian uang sebesar Rp2 M oleh Pemuda Muhammadiyah sebagai bentuk menjaga harga diri organisasi.

Kendati demikian, tegas Argo, uang yang dikembalikan oleh Ahmad Fanani sebagai ketua panitia kegiatan itu tidak menghilangkan jejak dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

“Kami sudah ada bukti permulaan yang cukup. Diduga adanya penyimpangan anggaran kegiatan kemah tahun 2017,” katanya.

“Kalau ada pengembalian uang, tidak menghilangkan tindak pidananya,” tegas Argo.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...