logo

22/11/18

BPJS Ketenagakerjaan Akui Sulit Kejar Kepesertaan dari Pelaku UMKM

BPJS Ketenagakerjaan Akui Sulit Kejar Kepesertaan dari Pelaku UMKM

NUSANEWS - Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh menjelaskan bahwa dari sekitar 70 juta orang pekerja di Indonesia, hanya 40 juta orang saja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal basis perekonomian di Indonesia sebesar 80 persennya ditopang oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Artinya, total 70 juta pekerja di Indonesia hanya merupakan 20 persen dari basis perekonomian di Indonesia.

"Dunia ketenagakerjaan total totalnya 70 jutaan. Hanya persoalannya karena sistem perekonomian di Indonesia ini ditunjang dengan namanya UKM, kan 80 persen dari pada basis perekonomian itu UKM. Jadi 20 persen nya hanya konglomerasi. Jadi orang-orang yang bekerja formal itu jadi 20 per saja dan itu sudah cover yang 70 juta orang tadi," jelasnya kepada AKURAT.CO di kantornya beberapa waktu lalu.

Namun Poempida mengaku sulit mengejar kepesertaan dari para pelaku UKM. Salah satu kendalanya karena tidak ada referensi alamat yang tepat, contohnya seperti tukang bakso.

"Namanya UMKM Tukang Bakso Emang bisa kejar dimana sih di jalan-jalan kan susah. Jadi tidak ada sesuatu referensi alamat yang jelas," ungkapnya.

Padahal, lanjutnya, pelaku UKM ini sudah seharusnya mendapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun disisi lain, Poempida juga menilai tidak adanya kesadaran dari para pelaku UKM.

"Padahal mereka itu yang harusnya di cover dilindungi oleh kita. tukang bakso tukang jualannya UMKM itu tapi itu akan sulit kita kejar kejar mereka. Dalam konteks menemui orangnya saja susah apalagi menagih iurannya. Kira-kira begitu. Dan mereka mungkin nggak sadar juga," katanya.

Selain itu, yang berhak juga mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yakni orang-orang yang bekerja untuk UMKM. Kesulitannya adalah ketika harus menarik iuran karena upah yang diterima dibawah Upah Minimum Rakyat (UMR).

"Tapi ada juga satu level penerima upah yang bekerja untuk UMKM. Ini yang lebih susah lagi penerima upah dari UMKM ini biasanya itu di bawah UMR ini dilematika bagi BPJS Ketenagakerjaan karena kalau kita menerima iuran dibawah UMR kalau Bukan Penerima Upah (BPU) no problem. Karena kan BPU itu bebas. UMR nggak kena aturannya. Wong dia sehari saja bisa dari jualannya," tambahnya.

Mantan Legislator dari Partai Golkar ini juga mengaku bahwa proses sosialisasi masih menjadi kendalanya. Sehingga dibutuhkan terobosan atau solusi dengan teknik-teknik yang lebih cerdas.

"Ketika masuk sebenarnya dewas juga sudah mempunyai interest kami saya dan kawan-kawan ini sudah mempunyai interest untuk memperlakukan yang namanya percepatan administrasi peserta," paparnya.

Meski demikian, saat ini pihaknya sedang dan terus melakukan perbaikan dalam tata kelola di kelembagaan serta riset yang implementasinya akan diterapkan tahun depan.

"Saya kebetulan sedang melakukan basis riset di dalam konteks kepesertaan ini. Saya sudah meratifikasi beberapa Resiko yang akan kita hadapi. Nanti tahun depan kita akan melakukan 1 implementasi untuk percepatan kepesertaan ini," tutupnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...