logo

20/11/18

Amien Rais Kangen Komen Pedas, Kali Ini Soal Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Jokowi

Amien Rais Kangen Komen Pedas, Kali Ini Soal Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Jokowi

NUSANEWS - Sudah cukup lama Amien Rais tak mengomentari tentang Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, terkait paket kebijakan ekonomi ke-16.

Lagi-lagi, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu melontarkan kritik pedasnya.

Dalam kebijakan itu, pemerintah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 54 sektor usaha yang berarti pihak asing bisa menguasai bidang-bidang usaha tersebut.

Dari 54 sektor usaha tersebut, ada sejumlah bidang usaha yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Klasifikasi Kegiatan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Amien Rais menilai, presiden telah membawa Indonesia ke jurang penjajahan ekonomi.

Sebab, akan ada banyak usaha rakyat yang mati karena bakal gagal bersaing dengan investor asing.

“Menurut saya, maaf, pak Jokowi membawa bangsa ini kepada penjajahan ekonomi. Itu saja,” kata Amien Rais di Surabaya, Selasa (20/11/2018).

Untuk itu, Amien meminta Jokowi menjalankan pemerintahan yang adil dan demokratis. Tanpa ada intervensi asing, ancaman terhadap media massa, apalagi politik uang.

“Mr. Jokowi, lets play the democratic game fairly (Pak Jokowi, mari menjalankan pemerintahan demokrasi yang adil),” katanya.

“Memang kami kritis. Karena tengkuk politik sudah dipegang ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Hari Wibowo mengatakan, hanya ada 25 sektor usaha yang dibuka pemerintah untuk asing.

Namun, permasalahannya bukan soal berapa jumlah yang dibuka.

Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Ada kemungkinan pemerintah akan membuka sektor usaha lain untuk investor asing.

“Tapi siapa yang percaya kalau nggak akan dilakukan lagi (membuka sektor usaha untuk asing, Red). Artinya bagaimana rakyat bisa percaya,” ucap Dradjad.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan, kebijakan itu didasari atas reaksi investor Tiongkok.

Mereka, merasa investasi di Indonesia berbelit-belit sehingga kemudian enggan menanamkan modal usaha.

“Jadi paket kebijakan ini jelas terarah untuk menarik minat investor Tiongkok,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/11).

Kebijakan ini, sambung Heri, senafas dengan kasus kecurangan toko berjaringan Tiongkok yang ditutup di Bali.

Dalam kasus ini, toko-toko tersebut menjual barang jauh di bawah harga pasaran.

Selain itu turut ditemukan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi WeChat.

Tidak cukup sampai di situ, ada juga mafia pariwisata yang mematok harga murah dan mengesampingkan faktor keselamatan pengunjung.

Hasilnya, citra Bali menjadi tercoreng atas kegiatan mereka.

“Serupa dengan kasus mafia pariwisata Tiongkok di Bali, paket kebijakan ini akan melegalkan praktik monopoli pedagang Tiongkok di Indonesia,”

“Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun,” lanjutnya.

Sebab, Tiongkok dikenal sebagai negera yang kerap membawa tenaga kerja dari negerinya sendiri untuk mengerjakan proyek di luar negeri.

Ia lantas ragu dengan dibukanya arus investasi tersebut akan membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia.

“Hal ini tidak dapat dipastikan, mengingat selama ini proyek patungan dengan Tiongkok kerap menggunakan tenaga kerja asing dari Tiongkok,” pungkasnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...